BPH Migas Laksanakan Inspeksi Kewajaran Penyaluran BBM Subsidi di Padang

Jakarta – Pada hari Jumat (17/4), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Barat. Inspeksi ini bertujuan mengidentifikasi adanya penyaluran BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kegiatan dilakukan saat jam sibuk yang biasanya rendah, seperti tengah malam hingga dini hari, untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terlewat.

Pemeriksaan menyasar sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Koto Tangah dan Padang Selatan. Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas, menjelaskan bahwa tim akan mengamati rekaman CCTV untuk melacak mobil yang terus menerus membeli BBM subsidi atau helikopter yang mengganti plat nomor kendaraan. “Kami akan memeriksa adanya aktivitas tidak wajar, seperti penggunaan plat polisi berbeda atau transaksi berulang,” katanya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang atau helikopter, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ujar Wahyudi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam operasi ini, BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga (PPN) mengawasi SPBU di jalur strategis, termasuk ruas Jalan Padang Bypass. Jalur tersebut menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Fokus utama adalah mengecek apakah BBM subsidi dialokasikan sesuai dengan target konsumen yang berhak, serta memastikan tidak ada praktik modus “helikopter” atau pengubahan tangki kendaraan.

Wahyudi menambahkan bahwa tim akan mengevaluasi data penjualan BBM di SPBU. Evaluasi ini mencakup identifikasi kemungkinan kecurangan, seperti pembelian berulang melebihi kuota atau penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan nomor plat kendaraan. “Jika ditemukan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, kami akan melakukan koreksi,” ucapnya.

Dalam upaya menjaga keadilan, Wahyudi meminta pengelola SPBU memastikan setiap transaksi BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Subsidi, menurutnya, merupakan bagian dari anggaran negara yang semestinya hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.