Menteri PPPA apresiasi NTB turunkan angka pernikahan usia anak

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah usia 18 tahun secara signifikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah tersebut. Ia mengatakan bahwa ketika pemimpin daerah memiliki visi jelas, kolaborasi antarlembaga menjadi lebih efektif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Arifah Fauzi berbicara di Mataram, Sabtu, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, upaya pengurangan pernikahan usia anak dari sekitar 17 persen pada 2023, menurun menjadi 14 persen di 2024, dan kembali ke 11 persen pada 2025 menunjukkan progress yang menggembirakan. Selain itu, ia juga mengakui langkah NTB dalam memberikan perlindungan khusus kepada tenaga kerja migran serta meningkatkan kualitas pembinaan keluarga.

Kepemimpinan kepala daerah yang kuat memudahkan kerja sama lintas sektor dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian PPPA telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia, program kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Program ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi dan kementerian dapat menghasilkan keberhasilan dalam menangani isu-isu terkait perempuan dan anak. NTB dinilai sebagai salah satu daerah yang aktif dalam menerapkan mekanisme ini, sehingga bisa mencapai penurunan yang signifikan.