Main Agenda: AS Perpanjang “Izin” Beli Minyak Rusia, Indonesia Bisa Tenang
AS Perpanjang “Izin” Beli Minyak Rusia, Indonesia Bisa Tenang
Pemerintah AS kembali melemahkan sanksi terhadap Rusia dengan memperpanjang izin pembelian minyak mentah dan turunannya. Tindakan ini diambil untuk mengatasi tekanan harga energi global yang semakin menghimpit banyak negara. Pada Jumat (17/4/2026), Departemen Keuangan AS menerbitkan lisensi sementara selama satu bulan, memungkinkan transaksi minyak Rusia yang sudah dimuat ke kapal tetap berlanjut.
Kebijakan Pelonggaran Sanksi
Izin tersebut berlaku untuk minyak dan produk petroleum yang terdaftar hingga Jumat, dan bisa dibeli sampai pukul 00.01 waktu setempat pada 16 Mei 2026. Langkah ini memperpanjang kebijakan pelonggaran sebelumnya yang berakhir pada 11 April lalu. Indonesia telah memperoleh komitmen pasokan dari Rusia, sehingga pembelian dan pengiriman ke negara ini tidak terganggu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington tidak akan memperpanjang izin tersebut, termasuk untuk minyak Rusia dan Iran. Namun, keputusan terbaru menunjukkan perubahan sikap yang berpotensi memberi ruang bagi Rusia untuk tetap menghasilkan pendapatan dari sektor energi.
“Rusia tidak seharusnya diuntungkan dari situasi konflik di Iran,” tegas Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure dalam pertemuan para menteri keuangan Group of Seven di Washington. “Ukraina juga tidak boleh menjadi ‘korban sampingan’ dari dinamika geopolitik ini.”
Kebijakan ini dipicu oleh gejolak pasokan energi global akibat konflik antara AS dan Israel dengan Iran. Penutupan jalur Selat Hormuz oleh Teheran menyebabkan kenaikan tajam harga minyak, memberi tekanan besar terhadap negara-negara yang mengandalkan impor energi. Di dalam negeri, harga bensin AS juga meningkat, mengganggu kehidupan masyarakat, terutama menjelang pemilu paruh waktu.
Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022 menjadi konflik terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Pendapatan dari sektor energi menjadi fondasi penting untuk mendanai perang tersebut, sehingga kebijakan pelonggaran sanksi ini memicu kekhawatiran bahwa Rusia akan terus mendapatkan manfaat dari situasi tersebut.