Satgas PRR Tingkatkan Dukungan UMKM untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah

UMKM di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan peningkatan aktivitas, menandakan kearah pemulihan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat sektor usaha masyarakat seperti warung, toko, restoran, dan kafe kini telah beroperasi kembali. Menurut laporan Satgas PRR, tingkat pemulihan UMKM di Sumatra Barat mencapai 100 persen, sementara Aceh dan Sumatra Utara masing-masing mencapai 94,44 persen dengan 17 kabupaten/kota yang kondisi ekonominya sudah stabil.

Dua wilayah masih mengalami hambatan signifikan, yaitu Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, sebanyak 13 unit usaha seperti restoran, kafe, dan kedai masih mengalami kerusakan parah di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan di area tersebut juga rusak, sehingga aktivitas ekonomi belum sepenuhnya kembali normal. Sementara di Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas, dengan sekitar 2.059 unit usaha terkena kerusakan yang menyebar di 14 kecamatan. Banjir dan longsor menyebabkan gangguan distribusi barang serta menghambat perdagangan, menjadikan wilayah ini fokus utama intervensi Satgas PRR.

Langkah Pemerintah untuk Memulihkan UMKM

Pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk mendukung pelaku UMKM, termasuk alat produksi, bahan baku, serta paket minyak goreng untuk operasional sehari-hari. Selain itu, pelaku usaha juga menerima pakaian baru dan benang songket sebagai langkah memperkuat sektor kerajinan lokal. Tenda usaha sementara disediakan untuk usaha yang tempatnya rusak, sementara sumur bor dibangun untuk memastikan ketersediaan air bersih dalam kegiatan produksi.

“Warung dan toko UMKM penting karena menjadi indikator ekonomi. Ekonomi harus berjalan, karena pertumbuhan di daerah terdampak menurun semua,” kata Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).

Pemulihan ekonomi juga dipercepat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini berlaku untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito menjelaskan, kolaborasi antar kementerian menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses rehabilitasi. “Kemudian inflasi relatif naik, tapi kini sudah membaik. Aceh punya 94 persen UMKM, ini yang dikerjakan Menteri UMKM bersama Mendag dan Menparekraf,” ujarnya.

Dukungan finansial mencakup penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta peningkatan plafon pembiayaan. Akses ke KUR pun dipermudah untuk memastikan pelaku UMKM dapat kembali beroperasi. Sampai 18 April 2026, terdapat 193.703 debitur KUR yang terdampak, dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini dianggap penting dalam menjaga kelangsungan usaha masyarakat selama masa pemulihan.