JK Akhirnya Bersuara Usai Dipolisikan karena Tuduhan Nista Agama

Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, akhirnya memberikan pernyataan resmi setelah dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan menista agama. Ia menanggapi isu yang dialamatkan sejumlah pihak terkait ceramahnya di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu. Menurut JK, orang yang menyebarkan laporan itu hanya mengandalkan potongan video dan narasi yang tidak akurat untuk menyimpulkan adanya penistaan terhadap agama.

“Yang melaporkan dirinya sendiri sudah melakukan penistaan atau pelecehan agama. Mereka hanya bermodal potongan video dengan narasi tak tepat,” ujar JK kepada wartawan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Dalam kesempatan itu, JK menunjukkan rekaman konflik di Poso dan Ambon. Ia mengatakan situasi di kedua wilayah lebih mengerikan dibandingkan peristiwa G30SPKI. “Situasi itu lebih parah, bahkan tidak ada media yang meliputinya dengan lebih kejam,” terangnya.

“Orang-orang yang memfitnah saya, pernah ada di lokasi konflik? Saya sendiri ada di sana, Hamid dan Uceng juga. Mereka tidak perlu takut mengunjungi tempat itu,” tambah JK, sambil menyebut nama mantan Menkumham Hamid Awaluddin dan Jubirnya Husain Abdullah.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Sinurat, sebelumnya mengklaim pernyataan JK menyebabkan kegaduhan dan menyinggung ajaran Kristen. Ia menegaskan ajaran agama tersebut tidak pernah membenarkan tindakan membunuh sebagai jalan ke surga.

Dari Sumut, laporan serupa juga muncul. Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menista ajaran agama. Pernyataan ini menimbulkan reaksi dari Menteri HAM Natalius Pigai, yang mendukung penyelesaian masalah melalui dialog.

“Saya menolak tegas laporan polisi terhadap Pak JK. Tidak ada manfaatnya, apalagi memicu ketegangan,” ungkap Pigai seperti dilansir Antara, Rabu (15/4).

Presidium Anti Provokator Nasional juga mengambil langkah serupa. Mereka akan melaporkan pihak yang menyebarkan potongan video JK dengan narasi negatif terkait konflik Poso dan Ambon. “Kita akan laporkan mereka yang memulai isu ini,” kata Emil Harris, Tim Advokat Presidium, Jumat (17/4).

“Video yang beredar sengaja dipotong agar terkesan ada pelanggaran hukum dalam ceramah itu. Kami ingin mencegah provokasi dan menjaga kesesuaian konteks,” jelas Emil.

Organisasi tersebut menilai narasi yang menyebarkan kesan negatif terhadap JK berpotensi memicu salah paham antar umat beragama. “Kami mendukung langkah JK dalam menjaga persatuan bangsa, terutama dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan,” tambah Muchtar Daeng Lau, anggota presidium.

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi antara 1998 dan 2001. Kerusuhan itu sering dikaitkan dengan isu agama, meskipun akar masalah dianggap terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah dinamika sosial di wilayah tersebut.