Satgas PRR Sebut UMKM Terdampak Bencana Sumatera Kian Pulih

Perlahan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah yang terkena bencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat bahwa mayoritas sektor usaha seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah kembali beroperasi, menjadi pendorong utama kebangkitan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Progres Pemulihan di Berbagai Wilayah

Menurut Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, tingkat pemulihan UMKM di Sumatera Barat mencapai 100%, sedangkan di Aceh dan Sumatera Utara masing-masing sekitar 94,44%. Sebanyak 17 kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut telah memulai aktivitas ekonomi secara normal.

“Meski demikian, masih ada dua wilayah yang memerlukan perhatian khusus, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, sekitar 13 unit usaha, termasuk restoran, warung, dan kedai, masih terpengaruh karena kerusakan yang luas di beberapa desa seperti Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Dukungan untuk Pemulihan UMKM

Di Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha yang terkena banjir dan longsor. Kerusakan tidak hanya menghancurkan bangunan usaha, tetapi juga mengganggu distribusi barang dan kegiatan perdagangan masyarakat.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memberikan bantuan berupa alat produksi, bahan baku, serta paket minyak goreng untuk mendukung operasional harian pelaku usaha. Dukungan ini juga mencakup pakaian baru dan benang songket, yang diberikan sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil dan usaha kerajinan lokal.

Dalam upaya menunjang operasional, pemerintah menyediakan fasilitas tambahan seperti tenda usaha sementara bagi pelaku UMKM yang tempat usahanya rusak. Selain itu, sumur bor disiapkan untuk memastikan ketersediaan air bersih.

Program KUR sebagai Sarana Pemulihan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diperkuat untuk membantu pelaku UMKM. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang diambil mencakup penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, dan peningkatan plafon pembiayaan. Akses ke KUR baru juga dipercepat untuk memastikan pelaku usaha kembali berkembang.

“Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi, dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kelangsungan usaha masyarakat di tengah masa pemulihan,” tutupnya.