Eddy Soeparno Puji Langkah Prabowo Evaluasi MBG Jadi Lebih Tepat Sasaran

Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyesuaikan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih berorientasi pada kelompok yang membutuhkan. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan keuangan yang ketat saat ini.

Penyesuaian MBG Sejalan dengan Prinsip Pemerintahan Prabowo

Menurut Eddy, fokus program MBG pada anak-anak yang secara ekonomi rentan sangat penting untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini selaras dengan prinsip yang dianut Prabowo sejak awal memimpin pemerintahan.

“Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip ‘no one is left behind’, khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan,” ujarnya dalam pernyataannya, Sabtu (18/4/2026).

Kebijakan Berbasis Kebutuhan untuk Peningkatan Kualitas Gizi

Eddy menilai prioritas pemerintah dalam mendahulukan MBG bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan sosial. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan pemahaman yang jelas tentang kondisi riil di lapangan.

“Prioritas kepada daerah yang membutuhkan merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis kebutuhan di wilayah yang rentan gizi maupun kemiskinan,” tutur Eddy.

Pendekatan Data Akurat dalam Penyaluran MBG

Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa pendekatan berbasis data yang akurat menjadi kunci untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Ia berharap proses penyaluran MBG ke depannya bisa lebih transparan dan tepat sasaran.

Keluhan Mengenai Kualitas dan Porsi Makanan MBG

Di sisi lain, Eddy menyampaikan keluhan yang diterimanya selama kunjungan ke daerah. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kualitas dan porsi makanan MBG dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dalam kunjungan ke daerah, kami mendapat masukan bahwa SPPG belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan mengurangi volume atau kualitas makanan yang seharusnya diterima penerima,” ungkapnya.

Sebagai pesan tegas, Eddy menghimbau seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja secara jujur, tekun, dan tanpa mengorbankan hak masyarakat. “Mengambil hak orang lain adalah tindakan yang tidak hanya salah tetapi juga menunjukkan rendahnya moral pelakunya,” pungkas Eddy, yang juga Wakil Ketua Umum PAN.