JK Bantah Ceramahnya Nistakan Agama: Saya Bicara Konflik Bukan Agama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla, memastikan bahwa ia tidak pernah berniat meremehkan agama dalam ceramah yang disampaikannya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pernyataan ini muncul setelah sejumlah pihak mengkritik materi ceramah tersebut, dengan menganggap ada potongan ucapan yang dianggap menistakan agama.

Konferensi Pers di Jakarta

Dalam konferensi pers yang diadakan di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK menjelaskan bahwa ceramah itu menyentuh tema perdamaian. Ia menekankan bahwa pembicaraan tersebut fokus pada peristiwa konflik, termasuk kasus di Poso dan Ambon.

“Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian adalah akhir dari konflik. Konflik, di sisi lain, adalah awal dari ketidakperdamaian. Kemudian saya bicarakan konflik yang dipicu oleh agama, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso,” kata JK.

Menurut JK, bagian yang dipermasalahkan publik hanyalah bagian kecil dari keseluruhan materi. Ia menyatakan bahwa dalam ceramah tersebut, ia hanya menyentuh konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit.

“Saya tidak membahas ajaran agama. Saya menjelaskan bagaimana agama digunakan untuk membenarkan perang,” ujarnya.

Konteks Konflik di Ambon-Poso

JK menyoroti bagaimana konflik di Ambon dan Poso memperlihatkan dampak pemahaman agama yang disalahgunakan. Ia mengatakan bahwa sekitar 7.000 orang tewas dalam tiga tahun akibat ketegangan tersebut.

“Dalam tiga tahun, angka kematian mencapai 7.000. Itu akibat konflik Ambon-Poso,” ucapnya.

Dalam pembelaannya, JK juga menyatakan bahwa ajaran Islam dan Kristen tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Ia mengingatkan bahwa konflik itu adalah penyimpangan dari prinsip agama.

“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan,” tegasnya.

Pengalaman Langsung di Wilayah Konflik

Menambahkan konteks, JK mengungkapkan pengalamannya turun langsung ke daerah konflik untuk mendinginkan suasana. Ia bahkan mempertaruhkan keselamatan pribadi demi menghentikan kekerasan.

“Saya masuk ke daerah konflik tanpa pengawalan. Saya pertaruhkan jiwa saya untuk mendamaikan,” katanya.

Persepsi Tokoh Agama

Di sisi lain, John Ruhulessin, tokoh agama dari Maluku, menyatakan bahwa ucapan JK harus dilihat dalam konteks peristiwa konflik saat itu. Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan fakta sosiologis, yaitu upaya agama dijadikan dasar legitimasi untuk berperang.

“Pak JK melihat fakta sosiologis bahwa ada upaya menggunakan agama sebagai legitimasi untuk berperang,” ujar John dalam pernyataan videonya.

John juga memastikan bahwa JK tidak bermaksud menyinggung ajaran agama tertentu, melainkan menggambarkan situasi nyata di lapangan saat konflik berlangsung.

Laporan dari GAMKI

Sebelumnya, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah video ceramahnya tentang ‘mati syahid’ viral di media sosial. Laporan ini didasari dugaan penistaan agama, sesuai Pasal 300 dan/atau Pasal 301, serta Pasal 263, 264, dan 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pelapor adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), yang mengirimkan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam. Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, mengatakan bahwa kehadiran mereka mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat.

“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat,” kata Sahat.

Laporan tersebut memiliki nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan tanggal pendaftaran 12 April 2026. Sahat menyampaikan bahwa ucapan JK tentang ‘mati syahid’ dinilai menyakiti umat Kristen karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama mereka.