Sekjen PBB Ajak Dunia Internasional Membangun Masa Depan Berlandaskan Supremasi Hukum

Di Den Haag, Belanda, pada Jumat (17/4), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan pentingnya sistem hukum internasional dalam menentukan arah masa depan. Ia mengajak masyarakat global untuk menyerahkan keputusan kepada prinsip supremasi hukum, bukan kebijakan sewenang-wenang.

Memperingati 80 Tahun Mahkamah Internasional

Dalam rangka merayakan 80 tahun berdirinya Mahkamah Internasional (ICJ), Guterres menyatakan bahwa pelanggaran hukum internasional semakin mengemuka di hadapan kita. “Kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi lebih krusial karena sistem ini sedang menghadapi tekanan besar, terutama dalam era perubahan keseimbangan kekuasaan,” ujarnya.

“Ketika kekuasaan sewenang-wenang menggantikan kekuatan hukum, ketidakstabilan akan meluas,” tambah Guterres.

Presiden ICJ Iwasawa Yuji menyampaikan kekhawatiran serupa, menyoroti tanda-tanda mengkhawatirkan seperti pengabaian kewajiban internasional, meningkatnya penolakan terhadap kesepakatan bersama, serta berkembangnya keraguan terhadap multilateralisme.

“Mahkamah Internasional menjawab tantangan ini dengan memperketat penerapan hukum secara adil dan baik,” katanya.

Sebagai lembaga pengadilan tertinggi PBB, ICJ bertugas menyelesaikan sengketa antara 193 negara anggota. Fungsi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, memberikan alternatif penyelesaian masalah tanpa konflik.

Sejarah dan Acara Perayaan

Didirikan pada 1945 dan bermarkas di Istana Perdamaian Den Haag, ICJ menggelar sidang khusus Jumat lalu untuk merayakan 80 tahun sesi perdananya. Acara tersebut dihadiri oleh Raja Belanda Willem-Alexander, serta pejabat internasional dan pemerintah Belanda.