Israel Tetapkan Garis Kuning di Lebanon, Serangan Dilanjutkan

Pasukan Israel dilaporkan menetapkan zona “garis kuning” di wilayah selatan Lebanon, langkah yang sebelumnya digunakan di Gaza, Palestina. Ini pertama kalinya istilah tersebut diterapkan oleh militer Israel di Lebanon setelah gencatan senjata 10 hari yang berlaku sejak Kamis (16/4). Dalam pernyataan Sabtu (18/4), tentara Israel menyatakan bahwa pasukan mereka di selatan garis kuning mengidentifikasi pihak yang dianggap melanggar perjanjian damai dalam 24 jam terakhir.

Langkah Serupa dengan Kebijakan Gaza

Kebijakan ini menyerupai strategi Israel di Gaza pada Oktober 2025, di mana wilayah Palestina dibagi menjadi zona-zona terpisah. Zona kontrol militer Israel dilengkapi dengan pembatasan pergerakan yang lebih ketat, sementara area lain memiliki kebebasan lebih luas. Di Gaza, pasukan Israel secara rutin menembak siapa pun yang mendekati garis kuning, serta merusak ratusan rumah. Serangan sejak gencatan senjata diberlakukan dilaporkan menyebabkan kematian minimal 773 orang dan cedera lebih dari 2.000.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, jurnalis Nour Odeh dari Tepi Barat mengatakan Israel berencana menerapkan model serupa di Lebanon. Ia menyebut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, meminta penghancuran desa-desa perbatasan dengan skala serupa di Beit Hanoon dan Rafah. “

Kita tahu persis seperti apa bentuknya karena tidak ada yang tersisa di sana,

” ujarnya, dikutip pada Minggu (19/4).

Reaksi Hizbullah dan Pelanggaran Gencatan Senjata

Meski gencatan senjata berlaku, Israel dilaporkan masih melanjutkan serangan di Lebanon selatan. Artileri menghancurkan kota Beit Leif, Qantara, dan Touline, serta meratakan sejumlah bangunan. Militer Israel menyatakan tindakan tersebut sebagai respons terhadap ancaman dari kelompok yang mendekati posisi mereka. “Tindakan yang diambil untuk membela diri dan menghilangkan ancaman langsung tidak dibatasi oleh gencatan senjata,” tambah pihak militer.

Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa gencatan senjata tidak akan bertahan jika hanya satu pihak yang mematuhi. “

Tidak ada gencatan senjata hanya dari pihak perlawanan, itu harus dari kedua belah pihak,

” katanya dalam pernyataan di televisi. Qassem juga meminta Israel mundur sepenuhnya dari Lebanon dan fokus pada pembebasan tahanan serta kembalinya penduduk ke rumah mereka. Ia menambahkan, langkah terakhir akan melibatkan rekonstruksi besar-besaran dengan dukungan Arab.

Gencatan senjata terbaru diumumkan setelah kesepakatan sebelumnya berlaku teknis sejak 27 November 2024. Namun, PBB mencatat lebih dari 10.000 pelanggaran oleh Israel sejak saat itu, serta ratusan korban dari pihak Lebanon. Israel secara berulang menegaskan kebutuhan melucuti Hizbullah agar perjanjian bertahan. Sebaliknya, Hizbullah menuntut penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan sesuai kesepakatan 2024.

Potensi Pertemuan Diplomatik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengungkapkan kemungkinan Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun bertemu di Washington dalam satu atau dua minggu mendatang. Ia menilai pertemuan ini bisa menjadi langkah untuk menegosiasikan penghentian pertempuran.