Pemprov Banten Optimalkan Efisiensi Anggaran untuk Program Sekolah Gratis, Andra Soni Beri Penjelasan

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa efisiensi anggaran daerah menjadi kunci dalam mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten**. Program ini saat ini telah mencakup siswa tingkat menengah, meliputi SMA, SMK, dan SKh swasta, serta rencananya akan diperluas ke tingkat Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2026. Capaian ini diraih melalui optimalisasi penggunaan dana pemerintah daerah, dengan pemotongan pengeluaran yang tidak berdampak langsung dan dialihkan ke sektor pendidikan.

Dalam acara silaturahmi halalbihalal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Serang, Andra Soni menegaskan bahwa program sekolah gratis menjadi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur desa melalui **Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)**. Sebanyak 62 ruas jalan di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah selesai dibangun, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga desa.

Manfaat Efisiensi Anggaran untuk Pendidikan

Program sekolah gratis telah mencakup 801 lembaga pendidikan swasta dan melayani 60.705 siswa. Anggaran yang dihemat dari belanja non-esensial dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, memastikan setiap rupiah berdampak langsung pada masyarakat. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan, tetapi mengalihkan dana agar manfaatnya terasa oleh warga,” ujar Andra Soni.

Kebijakan ini juga memperkuat kesejahteraan petani, terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Banten mencapai 111% pada 2025. “Capaian ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan sektor pertanian dan sejalan dengan strategi pembangunan nasional,” tambah gubernur. Pemprov Banten juga berkomitmen untuk mempercepat peningkatan akses pendidikan, dengan harapan masyarakat lebih bijak dalam memutus angka sekolah rata-rata 9 tahun.

Kemitraan Kebijakan Daerah dan Pusat

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni, keberhasilan Pemprov Banten menjadi bukti bahwa kebijakan publik dari proses politik dapat berdampak langsung pada rakyat. Ia mengapresiasi upaya gubernur dan mengajak kader partai untuk terus menyajikan solusi melalui jalur politik yang transparan. “Politik adalah cara mengubah niat baik menjadi kebijakan nyata,” tutur Raja Juli.

Kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan ASN Banten mulai berlaku 17 April 2026 sebagai langkah lain untuk efisiensi. Di sisi lain, Pemprov Kepulauan Riau mengusulkan pengambilalihan gaji PPPK ke pusat sebagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja. Transformasi layanan publik digital juga didorong Menkomdigi Meutya Hafid, yang menyoroti keberhasilan PANDAWA BPJS Kesehatan.

Program Prioritas yang Terus Berjalan

Dalam masa pemerintahannya, Andra Soni menyatakan bahwa delapan program utama dan 24 program pendukung telah segera diimplementasikan. Ia menekankan keseriusan dalam mewujudkan janji kampanye, memastikan proyek strategis tetap berjalan secara konsisten. Kebijakan efisiensi anggaran dan pendidikan gratis menjadi prioritas utama, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banten.