Pemkot Makassar Pasang 40 PJU Solar Cell, Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Kepulauan

Pemerintah Kota Makassar mewujudkan kebijakan penerangan jalan berbasis tenaga surya dengan menempatkan 40 unit PJU solar cell di berbagai pulau. Ini menjadi bukti komitmen kota untuk memperluas akses infrastruktur dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih hijau serta meningkatkan kualitas hidup warga kepulauan.

Penerapan Teknologi di Wilayah Terpencil

Langkah pemasangan PJU solar cell ditempuh oleh UPT-PJU Dinas Perhubungan Kota Makassar, setelah aspirasi warga kepulauan disampaikan pada agenda Safari Ramadhan bulan Maret lalu. Dalam waktu kurang dari satu bulan, instruksi dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin langsung direspons dengan menggerakkan pihak terkait. Pemasangan dilakukan di titik strategis di kedua pulau, yaitu Barrang Lompo dan Lanjukang, dengan distribusi 25 unit di Barrang Lompo serta 15 unit di Lanjukang.

“Komitmen Wali Kota dalam pemerataan pembangunan membuat kita bisa segera memenuhi kebutuhan warga,” ungkap Muhammad Rheza, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Dengan menggunakan teknologi solar cell, Pemkot Makassar mengatasi tantangan akses listrik di daerah terpencil. Infrastruktur ini tidak hanya menyediakan penerangan yang cukup, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik tradisional. Penggunaan energi matahari yang berlimpah menjadi solusi yang berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan mendukung lingkungan sehat.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Keamanan

Penerangan jalan bukan hanya fasilitas, tetapi juga alat penting untuk meningkatkan keamanan dan aktivitas ekonomi warga pesisir. Dengan adanya PJU solar cell, masyarakat bisa beraktivitas lebih nyaman di malam hari, termasuk dalam menjaga keamanan dan memperluas peluang usaha lokal. Komitmen ini menjadi dasar bagi berbagai program yang berfokus pada pemerataan, membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di pusat kota.

Langkah cepat Pemkot Makassar menunjukkan efektivitas birokrasi yang responsif. Kecepatan dalam merespons aspirasi warga mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang adaptif. Pemkot berharap, inisiatif ini menjadi langkah awal untuk memastikan setiap wilayah, termasuk kepulauan, merasakan manfaat pembangunan yang seimbang.