Ketimpangan yang berubah bentuk di tengah pemerataan

Jakarta – Dalam upaya mewujudkan pemerataan, ketimpangan ekonomi sering dianggap sebagai masalah jarak antara kelompok atas dan bawah yang lebar. Namun, ketika jarak ini berkurang, masalah tersebut justru bertransformasi menjadi bentuk lain. Dalam praktik pembangunan, ketimpangan ekonomi jarang benar-benar hilang, melainkan berpindah dari bentuk yang terlihat jelas ke bentuk yang lebih subtis.

Perubahan terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Distribusi pengeluaran di Indonesia menunjukkan kemajuan, dengan jarak antarkelompok mengecil. Khususnya, kelompok 40 persen penduduk terbawah berhasil meningkatkan porsi pengeluaran mereka. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi semakin merata, tidak lagi hanya menumpu kelompok papan atas.

Perbaikan dan Tren Nasional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, pada September 2025, gini ratio nasional turun ke 0,363—angka yang lebih rendah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tren penurunan ini memperkuat kecenderungan distribusi pengeluaran yang membaik, setelah tekanan ketimpangan sempat meningkat selama masa pandemi.

Perbedaan Karakteristik Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Struktur distribusi pengeluaran mengalami perbaikan baik di perkotaan maupun perdesaan. Namun, perbedaan karakteristik antara keduanya tetap nyata. Di perdesaan, tingkat ketimpangan berada di 0,295, sementara perkotaan mencatatkan 0,383. Wilayah kota menawarkan lebih banyak peluang pendapatan, tetapi juga menghadirkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan kualitas pekerjaan yang jelas.

Ketimpangan di perkotaan tidak hanya terkait ukuran pengeluaran, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas pendapatan, keamanan kerja, dan akses terhadap perlindungan sosial. Di sisi lain, perdesaan menunjukkan distribusi yang lebih merata, meski tingkat pengeluaran keseluruhan relatif rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerataan di desa tidak selalu bermakna kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Ketimpangan antardaerah juga menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa provinsi dengan ekonomi aktif tetap mencatatkan tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, daerah lain menunjukkan distribusi yang lebih seimbang. Fakta ini menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi tidak bisa disederhanakan menjadi masalah daerah tertinggal versus daerah maju. Bahkan, di wilayah ekonomi kuat, kesejahteraan internal belum tentu merata.