Swiss Berusaha Kurangi Ketergantungan pada Produk Microsoft

Switzerland, yang terletak di Eropa, mengambil langkah untuk secara perlahan mengurangi ketergantungannya pada produk Microsoft sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kedaulatan digital. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi masalah keamanan data pemerintah, menurut laporan media lokal.

Juru bicara Kantor Kanselir Federal menyatakan bahwa pemerintah berharap ‘mengurangi ketergantungan pada Microsoft secara bertahap dan dalam jangka panjang’ sebagai bagian dari strategi digital baru. Laporan Swissinfo pada Minggu (19/4) menambahkan bahwa ini menunjukkan pergeseran arah kebijakan, meskipun Microsoft 365 baru saja diperkenalkan di sekitar 54 ribu workstation di lembaga federal.

“Kami ingin mengurangi ketergantungan pada Microsoft, selangkah demi selangkah dan dalam jangka panjang,” kata juru bicara Kantor Kanselir Federal.

Meski ada progres dalam adopsi Microsoft 365, pemerintah Swiss tetap berfokus pada transisi ke sistem yang lebih mandiri. Perubahan ini terjadi di tengah meningkatnya perdebatan mengenai ketergantungan pada perusahaan teknologi besar dan perlindungan data pemerintah yang sensitif.

Upaya sebelumnya menghadapi penolakan dari kalangan internal, dengan sejumlah pejabat menyatakan bahwa pengalihan ke alternatif merupakan eksperimen yang tidak perlu. Namun, studi kelayakan terbaru menunjukkan bahwa beralih ke perangkat lunak sumber terbuka menjadi mungkin, memberikan lebih banyak kendali dan fleksibilitas kepada pemerintah.

Jerman menjadi contoh yang diacu, dengan negara bagian Schleswig-Holstein berhasil memindahkan sistem administrasinya ke platform open source. Para pejabat Swiss juga sedang meneliti model serupa, karena platform sumber terbuka memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan mengembangkan perangkat lunak secara independen dari perusahaan besar.

Dimensi finansial juga menjadi perhatian. Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah federal dan kanton Swiss menghabiskan lebih dari 1,1 miliar franc Swiss (Rp42,1 triliun) untuk lisensi Microsoft, menurut laporan sebelumnya. Angka ini menegaskan urgensi upaya mengurangi biaya jangka panjang serta risiko terkait ketergantungan teknologi.