Pigai pastikan anak korban penembakan di Papua dapat perawatan layak

Jakarta – Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta Selatan, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa anak-anak yang terkena dampak peristiwa penembakan di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (14/4), kini mendapat perawatan medis yang intensif. Pigai menegaskan bahwa pihak setempat sudah memberikan perhatian khusus kepada korban.

Baku Tembak Mengakibatkan 15 Warga Sipil Tewas

Menurut data yang diterima Kementerian HAM, kejadian baku tembak tersebut menyebabkan 15 warga sipil meninggal dunia. Selain itu, terdapat tujuh orang yang terluka akibat tertembak, termasuk tiga anak-anak. Pigai menjelaskan bahwa dari tujuh korban luka, tiga di antaranya adalah anak-anak, sementara empat lainnya merupakan orang dewasa.

“Anak-anak juga menjadi korban dan saat ini ada yang dirawat di rumah sakit. Pemerintah daerah sudah memberikan perhatian,” ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut apakah ada anak-anak yang meninggal akibat kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kejadian ini menjadi perhatian kementerian karena mengorbankan warga sipil. Oleh karena itu, upaya investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku dan motif tindakan tersebut.

Kementerian HAM Ambil Alih Penanganan Kasus

Sebagai langkah penegakan keadilan, Kementerian HAM berencana mengambil alih penanganan kasus penembakan ini. Pigai menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara transparan dan adil. Dengan demikian, hasilnya akan dipublikasikan kepada masyarakat.

“Lebih baik Kementerian HAM yang mengambil alih cek fakta informasi tersebut. Ini lebih bagus daripada mengandalkan sumber lain,” tutur Pigai.

Pigai juga mengatakan bahwa masyarakat setempat seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penembakan, karena peristiwa terjadi antara pagi hingga siang hari. Ia meminta pelaku untuk mengungkapkan identitasnya dan menjalani proses hukum agar keadilan terwujud di Papua.