YLKI dorong transparansi kebijakan publik pada Harkonas 2026

Jakarta, 20 April

Pada peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengingatkan pentingnya transparansi dalam berbagai kebijakan publik dan harga komoditas strategis yang terjadi setiap 20 April. Ia menjelaskan, banyak kebijakan di sektor kritis seperti transportasi, energi, dan layanan air minum sering kali dianggap tidak jelas dan kurang mendengarkan aspirasi masyarakat.

“YLKI menyoroti kebijakan kenaikan tarif di sektor penting seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering dianggap tidak jelas dan kurang mendengarkan masukan dari masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik membuat masyarakat sebagai konsumen terkena dampak paling besar, tanpa adanya kesempatan yang memadai untuk memberikan penolakan atau saran. Niti menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya fokus pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan hanya kepentingan ekonomi atau keuangan perusahaan.

Kebijakan PBI BPJS Kesehatan jadi sorotan

Kebijakan publik yang belakangan ini mendapat perhatian luas adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta yang kembali aktif sebelum 15 April lalu.

Niti menekankan bahwa layanan kesehatan serta perlindungan terhadap produk berisiko adalah hak mendasar yang wajib dijamin oleh pemerintah, sehingga percepatan proses reaktivasi peserta PBI yang terputus menjadi langkah penting untuk menghindari adanya kelompok rentan yang kehilangan akses ke layanan kesehatan.