Mendagri ajak APEKSI optimalkan Forkopimda atasi persoalan daerah

Jakarta – Dalam Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kerjasama erat antara para pemimpin daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengatasi berbagai tantangan lokal. Ia menyampaikan bahwa kekompakan Forkopimda menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah daerah. “Jika Forkopimda bersatu, hampir semua masalah daerah dapat terselesaikan. Tapi jika pimpinan Forkopimda tidak selaras, masing-masing akan merasa berat,” ujarnya dalam sambutan resmi, Senin.

Koordinasi rutin untuk mengidentifikasi masalah

Tito menyarankan agar pemimpin daerah rutin mengadakan pertemuan bersama Forkopimda untuk mengidentifikasi isu yang dihadapi, seperti krisis ekonomi, permasalahan sosial, dan bencana. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini bisa diperkuat dengan melibatkan elemen TNI dan Polri dalam menyelesaikan tantangan yang lebih rumit. “Koordinasi intensif akan meningkatkan harmoni dalam struktur Forkopimda, sehingga seluruh pihak bisa fokus pada peningkatan kualitas daerah,” tambahnya.

“Nah, ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami peran sebagai pemimpin daerah dan sebagai pimpinan Forkopimda,” kata Mendagri.

Dampak global pada sektor vital

Mendagri juga mengingatkan bahwa dinamika global saat ini secara langsung memengaruhi masyarakat, terutama di bidang pangan dan energi. Ia menekankan perlunya pemimpin daerah memantau gejolak tersebut dengan menggelar rapat berkala dan memperkuat sinergi. “Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pemimpin daerah harus menjaga kekuatan tim pengendali inflasi daerah, kendalikan secara langsung,” imbuhnya.

Program nasional yang perlu direspons

Dalam forum tersebut, Mendagri mengajak pemimpin daerah untuk fokus pada program kerja prioritas nasional. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa. “Program ini harus direspons karena anggarannya signifikan untuk setiap bidang,” jelasnya.

Collaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap penting untuk mendeteksi kenaikan harga kebutuhan pokok lebih awal dan mencegah gejolak sosial. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan bisa mengantisipasi perubahan secara lebih efektif dan responsif.