New Policy: Presiden Ini Nekat Sebut AS “Penjajah”, Warning Pemberontakan Besar
Presiden Ini Nekat Sebut AS “Penjajah”, Warning Pemberontakan Besar
Jakarta, Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan wilayah Amerika Latin kini mendekati kehancuran yang serius. Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan bahwa kawasan ini bisa segera meledakkan gerakan pemberontakan besar terhadap Washington. Peringatan keras ini diungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan media El Pais yang diluncurkan pada hari Sabtu (18/4/2026).
Kebijakan Santrionom Menurut Petro
Petro menilai kebijakan sanksi AS bukan sekadar bentuk penegakan hukum, tetapi lebih merupakan alat pemerasan politik yang mirip dengan kolonialisme. Ia menekankan bahwa instrumen untuk melawan perdagangan narkoba digunakan sebagai cara menekan pihak yang berbeda pendapat. “Ini seperti sistem yang pernah diterapkan Raja Spanyol jauh di masa lalu,” katanya dalam wawancara yang juga diberitakan oleh Russia Today.
“Instrumen untuk memerangi perdagangan narkoba ini digunakan sebagai mekanisme pemerasan terhadap kita yang menyatakan pandangan politik berbeda. Ini adalah sistem seperti yang dimiliki Raja Spanyol berabad-abad lalu,” ujar Petro.
Ketegangan meningkat setelah Departemen Keuangan AS menambahkan Petro dan keluarganya ke dalam daftar sanksi pada Oktober 2025. Tuduhan yang dibawa oleh AS adalah terlibat dalam perdagangan narkoba global, sesuatu yang juga dikenakan kepada Nicolas Maduro sebelum pemimpin Venezuela itu diculik dalam serangan AS di Caracas Januari lalu.
Respons dari Presiden Brazil
Kritik serupa datang dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengingatkan gaya kepemimpinan Donald Trump. Lula menilai Trump sedang memainkan permainan berisiko dengan menganggap kekuatan AS bisa mengatur semua aturan. “Namun, ini tidak boleh terjadi karena akhirnya akan merugikan AS sendiri,” peringat Lula.
“Presiden AS tidak memiliki hak untuk bangun di pagi hari dan mengancam suatu negara,” pungkas Lula.
Lula juga menekankan bahwa intervensi militer dan ancaman sepihak terhadap negara berdaulat adalah pelanggaran batas yang tidak dapat diterima. Menurutnya, tindakan ini membangkitkan kenangan tentang intervensi paling buruk di masa lalu. “Pemimpin saat ini merasa terancam dan terpaksa tunduk pada tekanan Washington,” tambah Petro, yang menyoroti dampak luka mendalam dari serangan militer terhadap kawasan tersebut.