Mendagri Ingatkan Urbanisasi Tak Terkendali Picu Masalah Kriminal

Pada acara Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberi peringatan mengenai risiko urbanisasi yang tidak terkendali. Ia menekankan perlunya pengelolaan kota yang terencana dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks.

Kota-kota di Indonesia, menurut Tito, tidak hanya menjadi sentral perekonomian nasional tetapi juga tempat rawan berbagai konflik sosial. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa tata kelola kota yang buruk dapat menyebabkan krisis pendidikan, kesenjangan kompetensi, dan akhirnya mengarah pada keterlibatan warga dalam kegiatan kriminal.

“Jika tidak dikelola secara efektif, warga kota bisa menjadi korban. Kurangnya akses pendidikan dan kesulitan bersaing memicu kecenderungan terlibat dalam kejahatan,” kata Tito.

Urbanisasi yang terjadi tanpa pengawasan, lanjut Tito, dapat menciptakan permasalahan seperti daerah kumuh, peningkatan tindak kriminal, serta tekanan biaya hidup yang signifikan. Ia menyoroti bahwa kota memiliki peran krusial sebagai pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal mayoritas penduduk.

Menurut Mendagri, pembangunan kota yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berat, mulai dari biaya kehidupan yang mahal hingga penurunan kualitas hidup masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya tata ruang yang disiplin sebagai dasar penanganan masalah tersebut.

Tito menambahkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang pernah mengalami kesulitan akibat urbanisasi ekstrem, sehingga menjadi contoh bahwa pengelolaan kota yang kurang optimal bisa menimbulkan konsekuensi serius. Pemimpin yang muda dan energik ini menekankan perlunya strategi pengelolaan yang lebih bijak untuk menghindari risiko tersebut.