Special Plan: Depan Menkeu G20, Purbaya Ungkap Rahasia RI Kuat Hadapi Gejolak Global
Depan Menkeu G20, Purbaya Ungkap Rahasia RI Kuat Hadapi Gejolak Global
Dalam pertemuan G20 First Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) yang berlangsung di tengah IMF-World Bank Spring Meetings 13-17 April 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudha Sadewa, menyampaikan bahwa konflik di Teluk Persia menjadi ujian berat bagi daya tahan pasar negara berkembang. Ia menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara seperti Indonesia, khususnya terkait ketidakseimbangan eksternal.
Menurut Purbaya, risiko signifikan meliputi fluktuasi arus modal, tekanan inflasi, serta dampak gelombang keuangan global. Selain itu, kenaikan harga energi akibat perang di Timur Tengah juga memberatkan sektor perekonomian. Meski terjadi arus devisa keluar sebesar US$1,8 miliar dan pelemahan rupiah akibat tekanan eksternal, stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga.
“Kredibilitas fiskal kita memungkinkan penyerapan kenaikan harga energi tanpa mengorbankan bantuan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal,” ujar Purbaya.
Menurutnya, efisiensi proses perizinan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi. Pemerintah mempercepat reformasi dengan menyederhanakan persyaratan, membentuk tim penggerus hambatan, serta mempercepat impor energi. Upaya ini mendukung optimisme terhadap pertumbuhan 2026 yang diproyeksikan antara 5,4% hingga 6%.
Faktor kepercayaan tersebut berasal dari fondasi ekonomi yang kuat, seperti surplus perdagangan yang terus terjadi selama 70 bulan hingga awal 2026. Perekonomian domestik juga didukung oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, inflasi terkendali, defisit fiskal yang terpantau, rasio utang terhadap PDB rendah, dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap dinamika di Timur Tengah. Langkah pencegahan termasuk pembentukan buffer fiskal untuk menyerap volatilitas harga serta menjaga ketersediaan bahan bakar subsidi bagi masyarakat.
“Respon kebijakan pemerintah melibatkan efisiensi pengeluaran negara dan transformasi struktur jangka panjang dengan percepatan inisiatif hilirisasi,” tutur Menkeu.