Pemprov Kalsel Libatkan Pemegang PPKH untuk Cegah Karhutla

Untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi dimulai Mei dan mencapai puncaknya hingga Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng perusahaan yang mengurus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kalsel, Bambang Marwanto, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran selama periode kering.

“Selain itu, pembinaan masyarakat peduli api juga akan dilakukan bulan Mei 2026 sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Kepala Tahura Sultan Adam, Ainun Jariah, menambahkan bahwa rapat koordinasi yang diadakan bertujuan memperkuat persiapan bersama menghadapi kondisi cuaca kering. Ia menekankan pentingnya pemegang PPKH menjaga keberlanjutan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara optimal.

“Kepada seluruh pemegang PPKH agar terus menjaga dan mengelola lokasi rehabilitasi DAS sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Kondisi musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung sekitar tujuh bulan dengan dampak El Niño yang lemah hingga sedang. Meski demikian, semua pihak diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dan siap sedia dalam menghadapi potensi kekeringan yang berkelanjutan. Rakor ini diharapkan menjadi momen untuk mempererat kerja sama lintas sektor, khususnya dalam mengantisipasi ancaman karhutla.