Jepang longgarkan aturan ekspor alutsista agar bisa jual senjata

Pemerintah Jepang meluncurkan perubahan terhadap aturan ekspor peralatan pertahanan pada Selasa, yang bertujuan meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara-negara mitra. Kebijakan ini disetujui oleh Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, sebagai langkah untuk memperkuat industri pertahanan menghadapi kenaikan ancaman keamanan. Pemerintah menyatakan bahwa situasi di Jepang kini termasuk yang paling kritis sejak akhir Perang Dunia II.

Pelonggaran kategori ekspor

Dalam revisi terbaru, tiga prinsip tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan, serta pedoman pelaksanaannya, diubah. Peraturan lama yang membatasi ekspor hanya pada lima kategori non-tempur—penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapuan ranjau—dihapus. Hal ini membuka jalan bagi ekspor senjata ke luar negeri, selama memenuhi syarat tertentu.

Ekspor senjata dan kriteria baru

Peralatan pertahanan kini dibagi menjadi dua kategori: senjata dan non-senjata, berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kerusakan fatal. Ekspor non-senjata seperti radar pengawasan dan sistem kendali tidak lagi dibatasi. Namun, senjata seperti kapal perusak dan rudal hanya bisa diekspor ke negara yang memiliki perjanjian kerahasiaan informasi rahasia dengan Jepang.

Perubahan ini memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menyetujui ekspor senjata tanpa harus melibatkan parlemen sebelumnya. Kabinet akan mengevaluasi dan menentukan kebijakan tersebut, terutama dalam kasus pengecualian seperti pengembangan jet tempur generasi berikutnya bersama Inggris dan Italia.

Kritik dari oposisi

Perubahan aturan yang mengizinkan pemerintah menyetujui ekspor senjata sebelum parlemen diberitahu, mungkin menimbulkan protes dari partai-partai lawan. Mereka menilai bahwa parlemen harus memiliki wewenang penuh untuk menghindari keterlibatan Jepang dalam konflik atau memicu persaingan senjata yang berlebihan.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional, dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Takaichi, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, dan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi. Pertemuan tersebut memperkuat fokus pemerintah pada kebutuhan keamanan nasional dan pengaruh militer AS di kawasan Indo-Pasifik.