Menko Airlangga: Aksesi OECD Indonesia Masuk Tinjauan Teknis Juli 2026

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan memasuki fase tinjauan teknis oleh OECD pada Juli 2026 setelah mengirimkan memorandum awal. Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam hubungan perdagangan dan investasi global, terutama di tengah dinamika ekonomi dunia yang tidak menentu.

Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” ujar Airlangga usai seminar nasional tentang aksesi OECD Indonesia dan dampaknya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa.

Menurut Menko Airlangga, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD memberi manfaat strategis bagi posisi Indonesia dalam pasar internasional. “Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” tambahnya.

Organisasi OECD merupakan badan internasional yang berperan dalam merumuskan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan perdagangan global. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyatakan keinginan untuk menjadi anggota OECD pada 2023. Pada 2 Mei 2024, negara ini menerima peta jalan aksesi, lalu mengirimkan memorandum awal pada 3 Juni 2025.

Sekretaris Jenderal OECD: Reformasi Ekonomi Indonesia Menjadi Tantangan Utama

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyoroti pentingnya aksesi Indonesia sebagai bagian dari reformasi ekonomi penting dalam dekade terakhir. “Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” katanya dalam sambutan virtual.

Cormann menjelaskan bahwa proses aksesi mencakup peninjauan menyeluruh oleh 25 komite teknis OECD, meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan. Menurutnya, keanggotaan ini akan membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi dan peningkatan integritas publik.

Seminar nasional juga dilanjutkan dengan peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Dokumen ini bertindak sebagai panduan awal bagi peran sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.