Anggota DPR Chat Menhan Sjarie soal Akses Penuh Lintas Udara AS di RI

DPR Tolak Isu Perjanjian Akses Lintas Udara AS

Utut Adianto, ketua Komisi I DPR, membantah laporan tentang kesepakatan pemberian izin terbang penuh militer Amerika Serikat (AS) di wilayah Indonesia. Dia menyatakan sudah memastikan informasi tersebut langsung kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah kunjungan ke Pentagon beberapa waktu lalu. “Saya coba WA ke beliau mungkin saat dalam perjalanan pesawat, tapi setelah mendarat beliau jelas tidak ada kesepakatan seperti itu,” ujar Utut dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Prinsip Kedaulatan Ruang Udara

Utut menegaskan bahwa ruang udara merupakan bagian dari kekuasaan penuh negara. Menurutnya, prinsip ini tetap diterapkan oleh Indonesia. Meski demikian, Komisi I DPR akan mengupas isu tersebut secara langsung dengan Kemenhan. Rapat telah dijadwalkan setelah masa reses anggota DPR yang berlangsung di pertengahan Mei mendatang.

Penjelasan Kemhan Soal Surat Pernyataan

Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, memastikan bahwa isi surat pernyataan atau Letter of Intent (LoI) yang diajukan AS tidak mencakup akses lintas udara bebas. “Perjanjian MDCP tidak memiliki klausa izin terbang pesawat Amerika,” kata Rico saat diwawancara di Jakarta, Selasa (14/4).

Kemlu RI Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Akses Bebas

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan AS yang baru ditingkatkan tidak mencakup izin bebas terbang bagi pesawat militer AS. Yvonne Mewengkang, juru bicara Kemlu, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menyediakan kebijakan yang memberi akses ruang udara kepada pihak asing. “Tidak ada kebijakan yang mengizinkan pihak asing menggunakan ruang udara RI secara bebas,” tambah Yvonne dalam pernyataannya, Rabu (15/4).

Upaya Verifikasi Lebih Lanjut

Utut menyebut bahwa Komisi I DPR akan menggelar rapat untuk memastikan kebenaran isu tersebut. “Kabarnya dipercepat, tadinya 21 Mei nanti akan ada reses 14 Mei, kita pasti undang beliau,” lanjutnya. Dengan demikian, pihak DPR berkomitmen untuk melakukan verifikasi terhadap perjanjian yang dibicarakan.