KPK jelaskan alasan kepala OPD di Tulungagung tak boleh ke luar kota

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait kebijakan yang diberlakukan terhadap para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan dugaan kasus pemerasan yang melibatkan mantan bupati setempat, Gatut Sunu Wibowo.

“Kami membutuhkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan,” tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada media di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan bahwa kehadiran para pejabat OPD di Tulungagung diperlukan agar penyidik dapat dengan mudah mengatur jadwal pemeriksaan mereka. “Keberadaan mereka di lokasi kasus memudahkan tim penyidik saat memanggil saksi,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, 18 orang ditangkap, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang juga anggota DPRD setempat. Pada hari berikutnya, 11 April 2026, GSW dan Jatmiko beserta 11 orang lainnya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

KPK mengungkapkan bahwa GSW dan Dwi Yoga Ambal (YOG), ajudannya, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan serta penerimaan hadiah di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Kasus ini diduga terjadi melalui modus surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani dengan meterai, tetapi belum menyebutkan tanggal.

KPK menduga Gatut Sunu WIbowo menerima uang hingga Rp2,7 miliar dari 16 kepala OPD, dengan target total Rp5 miliar. Surat pernyataan tersebut disalahgunakan untuk memperkuat tekanan terhadap para pejabat daerah.

Langkah KPK untuk membatasi keberadaan pejabat OPD tersebut disampaikan setelah Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad, mengimbau mereka tidak meninggalkan kota pada 17 April 2026. Tujuan utamanya adalah mempercepat penyidikan dan memastikan kesaksian para terduga pelaku bisa diambil secara efektif.