Golkar: Orang terbaik harus bisa jadi capres meski bukan dari parpol

Jakarta – Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyatakan bahwa individu yang dianggap sebagai pemimpin terbaik wajib memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, terlepas dari status kader partai politik. Ia menekankan pentingnya kebebasan dalam pemilihan tokoh, meski KPK mengusulkan agar capres, cawapres, serta calon kepala daerah harus berasal dari proses kaderisasi parpol.

“Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Sarmuji di Jakarta, Kamis.

Sarmuji menambahkan bahwa KPK perlu memahami bahwa calon pemimpin bangsa adalah orang yang dianggap layak, dan tidak selalu harus berasal dari kader parpol. Meski mengakui bahwa kader partai politik bisa menjadi calon yang baik, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus terbuka pada figur lain yang berasal dari luar partai.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu mengingatkan bahwa fungsi partai politik dalam proses rekrutmen adalah sebagai penjembatannya. Ia mengatakan bahwa kebijakan ini harus mendorong partai untuk bersikap inklusif.

Sebelumnya, KPK telah merekomendasikan perubahan pada Pasal 29 UU Parpol. Usulan tersebut meliputi penambahan ketentuan bahwa anggota partai dibagi menjadi tiga kategori, yaitu muda, madya, dan utama. Selain itu, diusulkan agar calon anggota DPR harus berasal dari kader utama, sementara calon DPRD Provinsi diambil dari kader madya.

KPK juga menyarankan pengaturan persyaratan minimal waktu menjadi anggota partai sebelum dapat diusulkan sebagai calon presiden, wakil presiden, atau kepala daerah. Tujuannya adalah agar kaderisasi partai tetap menjadi pondasi penting dalam perekrutan pemimpin tinggi.