Indonesia dan UNFPA Tingkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, “Kerja sama dengan UNFPA dianggap sangat krusial. Program ini akan mendorong pelaksanaan instrumen global yang menjadi fokus utama pemerintah, seperti SDGs, kesejahteraan, dan kesetaraan gender,” dalam acara peluncuran Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama (CPIP) untuk Siklus 11 (CP11) periode 2026-2030.

Kemitraan Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Rachmat menjelaskan, bahwa penurunan indikator SDGs dari 62 persen saat ini perlu dipercepat agar mencapai target 2030. Kemitraan dengan UNFPA bertujuan memperkuat SDM melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan kebijakan kesetaraan gender. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan signifikan, dari 346 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 per 100 ribu pada 2020. Meski demikian, capaian ini belum mencapai standar RPJMN 2025-2029 dan SDGs 2030, masing-masing 77 dan 70 per 100 ribu.

“Siklus 11 program ini menandai peralihan dari pemberdayaan layanan ke penguatan kebijakan berkelanjutan,” kata Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia.

Program CP11 dirancang untuk mencapai hasil transformatif, seperti mengakhiri kematian ibu yang bisa dicegah, mengurangi kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi, adaptasi terhadap perubahan demografi, serta penghapusan kekerasan berbasis gender dan praktik merugikan perempuan serta anak perempuan. Anggaran sekitar 38,5 juta dolar AS akan dialokasikan untuk intervensi di daerah dengan tingkat kesenjangan tinggi dan masyarakat yang rentan.

Strategi Kemitraan dan Fokus Utama

CP11 juga menekankan penguatan kapasitas SDM, termasuk layanan kesehatan reproduksi berkualitas, pendidikan kebidanan, dan pelayanan darurat ibu dan bayi. Selain itu, fokus pada perencanaan, penganggaran, dan kemitraan lintas sektor untuk menurunkan kematian ibu dan bayi serta mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kependudukan akan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, sementara kelembagaan diperkuat untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Strategi kemitraan CP11 melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Dukungan ini bertujuan mempercepat pencapaian target nasional dan komitmen global. Kemitraan Selatan-Selatan serta Triangular (SSTC) juga akan ditingkatkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam isu kesehatan seksual, kependudukan, dan gender equality.