RI Pernah Mau Tarik Tol Selat Malaka, Alasannya Ancaman Bajak Laut

Strategi Pemikiran untuk Pemajakan

Jakarta kembali menjadi pusat perhatian internasional setelah rencana pungutan atas kapal yang melewati Selat Malaka terbongkar ke publik. Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, Indonesia berupaya memanfaatkan keunggulan geografisnya sebagai jalur perdagangan global. Namun, keputusan ini dibayangi oleh keterikatan dengan hukum internasional serta tekanan dari negara tetangga. Pilihan antara menjadi pelaku pemanfaatan ekonomi atau penjaga kestabilan jalur laut terus menjadi pertimbangan.

Proyeksi Kebijakan dari Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan ide menerapkan pajak atas penggunaan jalur pelayaran di Selat Malaka, mirip dengan langkah Iran di Selat Hormuz. Menurutnya, posisi strategis Indonesia sebagai penghubung perdagangan dan energi dunia seharusnya diimbangi dengan pendapatan dari kebijakan tersebut. “Kapal melewati Selat Malaka tak dikenai biaya, padahal kita ada di jalur utama,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Konsep ini bisa dilakukan, asalkan kerja sama dengan Malaysia dan Singapura tercapai. Dengan membagi pengelolaan, kita bisa memanfaatkan keuntungan terbesar karena jalur utamanya berada di wilayah Indonesia,” tambah Purbaya.

Peluang dan Tantangan Kebijakan

Walaupun ide ini menawarkan potensi pendapatan, Purbaya mengakui tantangan dalam mewujudkannya. Porsi Selat Malaka yang dominan di Indonesia membuatnya menjadi target utama, tetapi keterlibatan Malaysia dan Singapura diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan. “Kita tidak boleh berpikir defensif, tapi mulai ofensif. Namun, harus terukur,” jelasnya.

Pelabuhan Strategis dan Risiko Global

Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga pusat penghubung antar kawasan. Selain itu, Selat Sunda, Lombok, dan Makassar juga berperan penting. The Economist memproyeksikan skenario agresif yang menargetkan pungutan di selat-selat Indonesia, sebagai strategi meningkatkan pendapatan negara. Namun, risiko kebijakan ini semakin kompleks karena dinamika geopolitik global.

Sejarah Ancaman Bajak Laut

Pemikiran tentang pungutan bukan baru. Pada 2000-an, peningkatan kasus pembajakan di pesisir Sumatera mendorong usulan biaya lintas untuk mendanai keamanan. Meski demikian, kebijakan saat ini lebih bersifat ekonomi daripada keamanan. Laporan tahun 2004 dari International Maritime Bureau (IMB) menunjukkan bahwa tsunami menghantam Sumatra pada waktu itu memengaruhi aktivitas bajak laut.

Kembalinya Ancaman di Selat Malaka

Sejumlah serangan pada Maret 2005 mengingatkan kembali ancaman bajak laut. Tiga insiden dalam empat hari menunjukkan ketidakstabilan. Pada 11 Maret, perompak mencoba menyerang kapal kargo di Selat Singapura, tetapi gagal karena alarm dan air semprotan kru. Pada 12 Maret, 35 perompak bersenjata menargetkan kapal tanker Indonesia dan menyandera awak kapal. Pada 14 Maret, mereka juga menyerang kapal tunda berbendera Jepang, menculik tiga awak.

Kekhawatiran dari Negara Tetangga

Usulan pungutan langsung memicu kecemasan, khususnya dari Singapura yang memiliki pelabuhan tersibuk di dunia. Bagi negara ini, hambatan di Selat Malaka bisa mengurangi daya saingnya. Pada 22 April, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Singapura secara terbuka menolak tindakan tunggal dalam mengatur jalur laut. Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura, menegaskan hak lintas internasional sebagai kebijakan yang dijamin untuk semua pihak. “Negara kita tidak akan ikut dalam upaya menutup atau mengenakan biaya di kawasan ini,” ujarnya.

Geopolitik dan Dampak Pungutan

Kebijakan Iran di Selat Hormuz menunjukkan potensi jalur laut sebagai alat tekanan geopolitik. Hal ini membuat usulan Indonesia semakin sensitif di mata dunia. Meski ada peluang, keputusan untuk menerapkan pungutan harus diukur secara matang agar tidak merusak kemitraan regional atau menimbulkan kritik internasional.