ESDM dongkrak penyerapan panel surya domestik lewat 100 GW PLTS

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna mendorong penggunaan panel surya dalam negeri. Upaya ini bertujuan mengimbangi tantangan yang dihadapi industri lokal akibat tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) hingga mencapai ratusan persen terhadap produk dari Indonesia.

“Presiden memberikan arahan untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GW yang berfokus pada kebutuhan domestik. Jadi, ini akan seimbang,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot saat diwawancara di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Yuliot menambahkan, pihaknya masih memantau volume ekspor panel surya ke AS serta tingkat tarif yang berlaku. Meski demikian, ia yakin program ini akan mendorong peningkatan permintaan dalam negeri. “Direktorat Jenderal EBTKE sedang menyusun detailnya. Fase awal fokus pada 17 GW, kemudian secara bertahap dilanjutkan hingga mencapai 100 GW,” jelasnya.

Pada Selasa (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan penerapan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) terhadap impor sel surya kristalin silikon, baik yang sudah dirakit maupun belum, dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia berkisar antara 85,99 hingga 143,30 persen.

Dalam perspektif komparatif, tarif yang dikenakan AS kepada Indonesia lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Misalnya, Malaysia dikenai 14–168 persen, Vietnam 68–542 persen, Thailand 99–263 persen, dan Kamboja mencapai lebih dari 3.400 persen. Penyelidikan terkait subsidi panel surya masih berlangsung hingga putusan akhir pada Juli 2026 mendatang.