Anggota DPR Minta Lapas Lebih Transparan dalam Penyampaian Data WBP

Jakarta – Saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Morowali, Sulawesi Tengah, anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mengungkapkan pentingnya penjelasan jelas mengenai data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Ia menekankan bahwa transparansi informasi menjadi kunci dalam mengevaluasi kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam mengelola tahanan.

Klasifikasi Tahanan dan Status WBP

Dari total 4.169 orang WBP, Marinus menemukan 952 individu yang masih berstatus tahanan, baik yang sedang dalam proses hukum maupun titipan. Menurutnya, kejelasan status ini sangat penting karena bisa memengaruhi penilaian terhadap kapasitas Lapas. “Jika sebagian dari 952 tahanan tersebut belum menjadi tanggung jawab Lapas, maka tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa terjadi kelebihan kapasitas,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan over -kapasitas. Ini harus jelas,”

Narapidana Narkotika Menjadi Fokus Utama

Marinus juga menyoroti tingginya jumlah narapidana kasus narkotika, yang mencapai 49 persen dari total WBP. Ia menilai klasifikasi bandar narkoba, baik besar maupun kecil, serta kebijakan penempatannya, termasuk pengiriman ke Lapas Nusakambangan, perlu dijelaskan secara detail. “Kebijakan ini harus diungkap agar masyarakat memahami distribusi pelaku kejahatan,” ujarnya.

Kolaborasi dengan Industri untuk Pembinaan Produktif

Dalam usaha meningkatkan efektivitas program pembinaan, Marinus menyarankan penggunaan kerja sama dengan sektor industri. Ia mengusulkan bahwa pertambangan di Morowali bisa menjadi bagian dari upaya untuk memastikan para WBP tetap produktif. “Jika WBP tidak memiliki kegiatan, risiko gangguan keamanan bisa meningkat. Solusi konkret, seperti kerja sama dengan industri, menjadi langkah penting,” katanya.

Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka tetap produktif,”

Marinus menambahkan bahwa implementasi KUHP dan KUHAP yang baru juga harus dioptimalkan. Ia berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan lingkungan rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.