Pengamat: Parpol Perlu Transparan dan Akuntabel dalam Penggunaan APBN

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyoroti kebutuhan partai politik (parpol) untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapat ini ia sampaikan sebagai respons terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol, yang mengharuskan pengintegrasian sistem keuangan parpol dengan Kemendagri.

“Menurut saya, semua penggunaan APBN oleh parpol harus dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Iwan kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dalam penjelasannya, Iwan menyebutkan parpol menerima bantuan keuangan dari APBN sebesar Rp1.000 per suara sah dalam pemilihan umum. “Dana ini diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sehingga total bantuan parpol tingkat pusat pada 2023 mencapai Rp126 miliar,” tambahnya.

Menurut Iwan, hingga saat ini parpol belum memberikan laporan rinci mengenai penggunaan dana APBN, termasuk untuk kegiatan pendidikan politik kepada kader. “Berdasarkan pernyataan KPK, jelas bahwa parpol masih kurang memadai dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban yang jujur terkait dana APBN, termasuk penggunaannya untuk pendidikan politik,” ucapnya.

Ia menambahkan, usulan KPK bertujuan memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi di internal parpol dan kader yang menjabat sebagai pejabat negara. “Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pejabat negara kini menjadi korban KPK karena terlibat skandal korupsi,” terang Iwan.

KPK percaya bahwa integrasi sistem keuangan parpol dengan Kemendagri akan membantu mencegah kebocoran dana serta meningkatkan efektivitas pendidikan politik, baik untuk kader maupun masyarakat. “KPK ingin memastikan parpol tidak hanya mendapatkan dana tetapi juga menggunakan sumber daya tersebut secara proporsional dan berkelanjutan,” tutupnya.