New Policy: Paspi: kebijakan DMO efektif jaga pasokan minyak goreng penuhi HET
Paspi: kebijakan DMO efektif jaga pasokan minyak goreng penuhi HET
Pernyataan Tungkot Sipayung
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menilai kebijakan domestic market obligation (DMO) yang diterapkan pemerintah berhasil menjaga pasokan minyak goreng sawit (MGS) agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). “Penurunan tarif MGS MinyaKita di pasar tercatat antara bulan Januari 2026 hingga minggu ketiga April 2026, turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter, mendekati HET Rp15.700 per liter,” kata Tungkot dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pola Perubahan Harga MGS
Dalam rentang waktu yang sama, harga MGS premium meningkat dari Rp21.166 menjadi Rp21.793 per liter, sementara harga MGS curah naik dari Rp17.790 menjadi Rp19.486 per liter. Tungkot menjelaskan bahwa ada tiga kategori minyak goreng sawit yang digunakan masyarakat Indonesia: MGS kemasan premium dari berbagai merek, MGS MinyaKita untuk segmen pendapatan rendah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta MGS curah yang digunakan industri pangan.
Kendali Harga dan Pasokan
Menurut Tungkot, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatur harga dan ketersediaan MGS MinyaKita melalui DMO, pengendalian penyaluran (D1, D2), serta HET. Berbeda dengan MGS premium dan curah, keduanya diatur oleh mekanisme pasar. Ia menambahkan, kenaikan harga MGS domestik berasal dari segmen premium dan curah, sementara harga MinyaKita justru turun mendekati HET.
Penyebab Kenaikan Harga
Tungkot menyoroti bahwa kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri dimulai akibat konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran, yang memicu peningkatan harga energi fosil global hampir dua kali lipat. Kebijakan DMO, katanya, berperan penting dalam menjaga stabilitas harga MinyaKita agar tidak terpengaruh fluktuasi pasar internasional.
“Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi),” ujarnya.