Wamendagri: Pembangunan DOB Papua Catatkan Kemajuan Signifikan

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa sejumlah provinsi di Papua telah menunjukkan progres yang menggembirakan dalam penguatan infrastruktur dan layanan publik, khususnya di wilayah-wilayah daerah otonomi baru (DOB). Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat, Ribka menyebutkan bahwa di Papua Selatan, fasilitas pemerintahan sudah beroperasi. Sementara, Papua Barat Daya menyelesaikan pembangunannya.

Menurut Ribka, Papua Tengah akan menyelesaikan kantor gubernur pada Desember 2026. Pada sisi lain, Papua Pegunungan masih dalam fase perencanaan. Kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming Raka ke beberapa daerah di Papua, seperti Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, dan Raja Ampat, bulan April 2026, menjadi momentum untuk meninjau kecepatan penyelesaian proyek tersebut.

“Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Ribka.

Di Yahukimo, salah satu agenda utama melibatkan peninjauan Sekolah Kristen Yahukimo untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kunjungan ke RSUD Dekai, serta pertemuan dengan Koramil 1715/06 Dekai. Ribka menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur pemerintahan DOB. Pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi sepenuhnya pada 2028.

Kemendagri mengharapkan fasilitas pendukung seperti bandara dan pelabuhan bisa dimanfaatkan secara optimal pada 2027. Pengembangan pelabuhan dianggap strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik dan pendapatan daerah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan bahwa kondisi keamanan di Yahukimo relatif stabil. Stabilitas wilayah dianggap penting sebagai fondasi pembangunan. Djamari menambahkan bahwa kunjungan Wapres Gibran merupakan pemenuhan komitmen yang sempat tertunda karena adanya tugas mendesak di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran mencatat beberapa kekurangan fasilitas yang akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. Hasil temuan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setelah tiba di Jakarta. “Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” kata Djamari.

Rangkaian kunjungan ini memperkuat fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Upaya tersebut didasarkan pada peningkatan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, serta stabilitas keamanan. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wapres Al Muktabar.