Ekonom: Insentif padat karya jangan hambat investasi teknologi

Jakarta – Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara insentif fiskal untuk investasi padat karya dan daya tarik bagi proyek teknologi. Menurutnya, penekanan hanya pada aspek tenaga kerja bisa mengurangi kemampuan negara menarik investasi berbasis teknologi, yang dianggap vital untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Jika terlalu berorientasi pada padat karya, risiko tertinggal dalam menghadirkan investasi teknologi tinggi akan meningkat. Proyek seperti itu justru menjadi mesin pertumbuhan masa depan,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Komentar Yusuf muncul dalam respons terhadap kebijakan pemerintah yang menggeser fokus insentif fiskal dari penyerapan tenaga kerja besar ke pengurangan pengangguran. Ia menilai perubahan ini tepat, terutama mengingat fenomena jobless growth dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu didukung oleh strategi peningkatan produktivitas.

“Tanpa pendekatan produktivitas, kita berisiko menahan ekonomi di tingkat rendah,” tambah Yusuf. Ia juga memperhatikan bahwa proyek investasi sebelumnya cenderung menekankan nilai proyek besar, tetapi tidak selalu efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Dalam beberapa kasus, proyek padat modal membutuhkan dana besar untuk menghasilkan satu pekerjaan, sementara sektor pertanian atau agro mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan investasi yang lebih kecil. Yusuf menekankan perlunya pendekatan yang lebih selektif, mengingat sejumlah sektor padat karya saat ini menghadapi tekanan global.

Menurutnya, desain insentif harus mempertimbangkan biaya dan risiko usaha, seperti subsidi bunga, pengurangan beban tenaga kerja, serta bantuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa insentif nonfiskal, seperti percepatan perizinan dan kepastian lahan, sering kali lebih menentukan bagi keputusan investor dibandingkan insentif pajak.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa insentif untuk transformasi ekonomi harus menjadi prioritas, termasuk pelatihan tenaga kerja, adopsi teknologi, dan peningkatan efisiensi. “Tanpa itu, insentif hanya berfungsi sebagai bantalan jangka pendek,” jelasnya.

Dia juga memperingatkan berbagai risiko dari kebijakan ini, seperti perlambatan investasi padat modal, munculnya moral hazard di perusahaan yang hanya mengejar jumlah pekerja, serta beban fiskal jika insentif tidak dievaluasi secara ketat.