KPK Temukan Indikasi Penyuapan terhadap Penyelenggara Pemilu

Dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring melakukan kajian yang menunjukkan adanya bukti-bukti kecurangan terhadap penyelenggara pemilihan umum. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan pernyataan ini kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

“KPK mengidentifikasi bukti-bukti kecurangan yang diberikan kepada penyelenggara pemilu dengan tujuan mengubah hasil pemungutan suara,” ujar Budi Prasetyo.

KPK juga mengungkapkan adanya celah dalam mekanisme perekrutan dan pemilihan penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Budi, celah tersebut bisa menyebabkan munculnya penyelenggara pemilu yang tidak memiliki integritas.

Empat Tindakan Perbaikan yang Disarankan

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK pada 2025 pernah melakukan penelitian tentang risiko korupsi dalam sistem pemilu. Setelah analisis, KPK menyusun lima titik usulan untuk meningkatkan kualitas pemilu.

1. KPK mendorong peningkatan integritas penyelenggara pemilu dengan memperkuat mekanisme seleksi, memastikan transparansi proses, serta melibatkan masyarakat dalam investigasi latar belakang calon. Upaya ini juga bisa didukung dengan penggunaan sistem informasi partai politik secara optimal.

2. Direkomendasikan adanya perubahan dalam proses penjaringan kandidat partai politik, seperti menetapkan batasan minimal anggota serta menghilangkan aturan yang memungkinkan intervensi dari kalangan elite.

3. Reformasi pembiayaan kampanye perlu dilakukan, termasuk pengaturan metode dan jenis kampanye, serta pembatasan penggunaan uang tunai dalam aktivitas kampanye.

4. Implementasi pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik secara bertahap di tingkat nasional dan daerah.

5. Penegakan hukum pemilu harus diperjelas, termasuk memperluas objek hukum menjadi setiap individu sebagai pemberi atau penerima suap, serta menyelaraskan peraturan antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.