Kebijakan Trump dan Perubahan Nama Departemen Pertahanan AS

Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian setelah melakukan serangan intensif terhadap Iran di akhir bulan Februari lalu. Operasi tersebut dilakukan bersama sekutu utamanya, Israel, dengan tujuan menghancurkan program nuklir Iran dan mengganti pemerintahan di negara tersebut. Meski upaya ini menunjukkan ambisi kuat, hasilnya belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Sebelum meluncurkan aksi terhadap Iran, AS juga menyerang Venezuela, bahkan mengambil tahan Presiden Nicolas Maduro serta isterinya pada 3 Januari.

Alasan Perubahan Nama Departemen

Pada awal masa jabatan kedua, Trump melakukan perubahan nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Perubahan ini ditandatangani melalui Perintah Eksekutif 200 pada 5 September tahun lalu. Dalam rilis resmi dari Gedung Putih, dijelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat pesan tentang kekuatan dan tekad AS. “Militer Amerika Serikat adalah kekuatan tempur terkuat dan paling mematikan di dunia, serta Presiden percaya bahwa Departemen ini harus memiliki nama yang mencerminkan kekuatan dan kesiapan tak tertandingi untuk melindungi kepentingan nasional,” tulis rilis tersebut.

“Mengembalikan nama Departemen Perang akan mempertajam fokus Departemen ini pada kepentingan nasional kita dan memberi sinyal kepada musuh tentang kesiapan Amerika untuk berperang demi mengamankan kepentingannya.”

Sejarah Penamaan Departemen Pertahanan

Departemen Perang AS pertama kali didirikan pada 1789 di bawah pemerintahan George Washington. Saat itu, lembaga ini disebut Kantor Perang (War Office) dan bertugas mengatur Angkatan Darat. Selama periode 1798, Angkatan Laut memperoleh departemen kabinet sendiri, yang juga mengawasi Korps Marinir. Menteri Perang pertama, Henry Knox, adalah ajudan dekat Washington selama Perang Revolusi 1775-1783.

Pada 1947, AS mengubah nama Kantor Perang menjadi Departemen Angkatan Darat melalui Undang-Undang Keamanan Nasional. Perubahan ini mencerminkan perluasan koordinasi militer untuk operasi di darat, laut, dan udara. Saat itu, bawah pimpinan Harry Truman, Uni Soviet dianggap sebagai ancaman utama. UU tersebut juga membentuk posisi baru, Sekretaris Pertahanan, yang memegang peran kabinet.

Berbeda dengan Departemen Perang, Sekretaris Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat tetap memiliki kursi di kabinet. Hal ini menyebabkan Ketua Lembaga Militer Nasional (NME) tidak memiliki wewenang penuh dalam mengatur perselisihan cabang militer. Oleh karena itu, pada 1949, Truman meneken revisi UU yang memindahkan peran tersebut ke Departemen Pertahanan. Revisi ini juga menciptakan Ketua Kepala Staf Gabungan, yang bertugas memberikan nasihat langsung kepada presiden dan menteri pertahanan terkait urusan militer.