JK Jawab Tuduhan Penistaan Agama soal Maluku-Poso, Singgung Ketua PGI

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, memberikan penjelasan terkait laporan yang dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) atas dugaan penistaan agama Kristen. Ia menanggapi tuduhan tersebut saat menyampaikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam kesempatannya, JK juga menyebut Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Jacky Manuputty, terkait dinamika konflik di wilayah Maluku dan Poso.

JK Singgung Peran PGI dalam Konflik

JK menyoroti peran Ketua PGI, Pendeta Jacky Manuputty, dalam menyebarkan konflik di Maluku. “Siapa yang paling memahami situasi di sana justru adalah ketua PGI, dulu ketua sinode di Maluku,” ujarnya sambil menunjukkan video pendukung. Ia juga mengkritik pihak yang sengaja menyebarkan fitnah terhadapnya, terkait pernyataan soal konflik tersebut.

“Ini lah suasana yang tidak ada di media, lebih kejam lagi. Lebih parah lagi, orang-orang yang memfitnah saya. Pernah ga ada di situ? Saya ada di situ. Hamid (Awaluddin) ada di situ, Uceng (juru bicara JK Husain Abdullah) sebagai wartawan waktu itu pergi melihat,” kata JK.

Jacky Manuputty Beri Penjelasan

Sebelumnya, Ketua Umum PGI, Pendeta Jacky Manuputty, menyatakan bahwa ucapan Jusuf Kalla yang mengaitkan konflik Poso dan Ambon dengan agama tidak sepenuhnya salah. “Pernyataan ini, jika dibaca dalam konteks sejarah konflik Poso dan Maluku, tidak keliru. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pada masa itu agama memang tampil dengan wajah yang terdistorsi,” katanya, dikutip Rabu (15/4).

Jacky, yang juga tergabung dalam delegasi Kristen dalam perjanjian Malino II untuk merekonstruksi perselisihan di Maluku, mengakui secara langsung pengalaman pribadinya menghadapi dinamika konflik. Ia menjelaskan bagaimana legitimasi religius, seperti doa, lagu rohani, hingga upacara pemberkatan tokoh agama, sering menjadi syarat sebelum para pihak konflik memulai aksi.

Pernyataan Jusuf Kalla dalam public lecture di UGM pada 5 Maret 2026 dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan ini disampaikan oleh DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain. Meski dituduh menista agama, JK menegaskan bahwa ia hanya mengungkap fakta yang terjadi selama konflik tersebut.