Ketahanan Potensi Bencana Prioritas Pemulihan Infrastruktur Sumatra

Setelah bencana melanda tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) fokus pada perbaikan jaringan infrastruktur untuk memulihkan aksesibilitas. Upaya ini bertujuan mengembalikan fungsi jalan dan jembatan, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga yang terdampak.

Rehabilitasi jalan serta jembatan nasional dan daerah di wilayah tersebut telah mencapai titik tertentu. Data terbaru per 18 April menunjukkan bahwa jaringan infrastruktur di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini sudah beroperasi kembali secara normal.

Di Aceh, dari total 46 jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang rusak, semua sudah dapat digunakan kembali. Selain itu, 1.521 dari 1.638 jalan daerah dan 351 dari 652 jembatan daerah juga kembali aktif. Sementara Sumatera Utara mencatat 30 jalan nasional dan 7 jembatan nasional terpulihkan, dengan 607 jalan daerah dari 616 titik serta 343 jembatan daerah dari 366 titik siap dipakai. Di Sumatera Barat, 31 jalan nasional dan 13 jembatan nasional telah diperbaiki, sedangkan 149 jalan daerah dari 167 titik serta 97 jembatan daerah dari 163 titik kembali berfungsi.

Penekanan pada Kekuatan Struktur

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kekuatan infrastruktur untuk menghadapi risiko bencana ke depan menjadi fokus utama. Selain memperbaiki jaringan yang rusak, pihaknya juga mendorong peningkatan standar konstruksi agar lebih tahan terhadap guncuan alam.

“Pekerjaan jalan terus. Saya menghargai betul upaya dari TNI/Polri yang tidak berhenti, kemudian juga BNPB semua bergerak, dan Menteri Pekerjaan Umum juga luar biasa,” kata Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, menegaskan bahwa pihaknya meningkatkan dana rehabilitasi melalui alokasi anggaran sektor Bina Marga. Dalam rapat koordinasi pada Jumat (17/4), ia menjelaskan bahwa anggaran untuk jalan nasional dan daerah di wilayah terdampak naik menjadi Rp21,90 triliun dari Rp14,29 triliun sebelumnya. Peningkatan ini dikhususkan untuk memperkuat kesiapan menghadapi longsoran dan kerusakan lain.

“Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” ujar Dody.