Dirut Bulog sebut pengadaan 146 kios di Pasar Jaya terus berproses

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 146 kios di PD Pasar Jaya Jakarta masih berlangsung. Ia menegaskan langkah ini bertujuan memperkuat sistem distribusi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Program ini sedang diproses oleh Pinwil DKI Jakarta agar setiap pasar memiliki kios Bulog sebagai titik distribusi langsung,” jelas Rizal setelah menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Rizal menjelaskan, kios-kios tersebut akan memudahkan pengecer dalam memperoleh stok bahan makanan tanpa perlu mengambil langsung dari gudang pusat. Dengan adanya titik distribusi di tingkat pasar, diharapkan biaya logistik bisa dikurangi sekaligus efisiensi dalam penyaluran komoditas meningkat. “Kalau para pedagang harus mengambil barang dari pusat, biayanya jelas lebih tinggi. Maka, perlu adanya perpanjangan tangan Bulog di setiap pasar,” tambahnya.

“Kan kalau teman-teman (pedagang eceran) harus ngambil, beli di gudang Bulog pusat, di gudang-gudang DKI lah contoh itu, itu kan cost-nya tinggi. Jadi harus ada perpanjangan tangan kita di masing-masing pasar,” ujar Rizal.

Program ini merupakan kolaborasi antara Bulog dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, untuk menjaga harga bahan pokok di tingkat konsumen. Rizal menyebut, kebijakan ini mencakup seluruh pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya sebagai proyek percontohan distribusi langsung. Rencana tersebut telah dibahas bersama Pemprov DKI Jakarta pada bulan Februari lalu.

Menurut Rizal, kios akan menyediakan stok komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu. Selain itu, pihak pengelola pasar akan memasang papan harga untuk memastikan transaksi sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Informasi harga bahan pokok tersebut diharapkan memudahkan pengawasan dan mencegah praktik penaikan tarif di luar ketentuan.

DKI Jakarta menjadi prioritas karena perannya sebagai indikator harga nasional. Untuk memperkuat implementasi, Bulog akan bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun nota kesepahaman sebagai dasar kerja sama distribusi pangan. Rizal menambahkan, jika program ini sukses, langkah serupa akan diadopsi di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah lainnya.