Gubernur Bali Terus Lanjutkan Kesepakatan DPR dan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur

Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan respons terhadap kesepakatan yang telah disepakati oleh Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali. Menurut Koster, para menteri, termasuk PU, Perhubungan, dan PPN/Bappenas, menegaskan komitmen mereka untuk fokus pada proyek yang diajukan oleh Pemprov Bali sesuai hasil rapat kerja Komisi V DPR RI.

“Kementerian PU dan Perhubungan, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang disetujui oleh pihak provinsi,” ujarnya.

Koster dalam wawancara pers yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Rabu, menyebutkan pertemuan dengan tiga kementerian tersebut bertujuan menyelaraskan langkah nyata dari keputusan bersama DPR RI yang diambil pada 8 April 2026. Pada kesempatan itu, seluruh pihak telah menandatangani komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata.

Pembangunan akan berlangsung secara bertahap, dimulai dari studi dan perencanaan pada tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan konstruksi fisik. “Para menteri menyatakan bahwa proyek jalan underpass Jimbaran Badung akan dimulai pada 2026-2027, diikuti pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, serta lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung,” terangnya.

Proyek underpass Jimbaran Badung bertujuan mengatasi kemacetan di wilayah Badung Selatan. Sementara gedung parkir Pura Ulun Danu Batur dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Singaraja-Batur-Besakih serta jalur Gianyar-Klungkung-Batur.