Pemprov Banten evaluasi biaya rawat kendaraan dinas sebelum beli EV

Serang – Pemerintah Provinsi Banten sedang mengevaluasi biaya perawatan 2.000 unit kendaraan dinas konvensional yang saat ini beroperasi, sebelum memutuskan untuk beralih ke kendaraan berbasis listrik. Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa kebijakan penundaan pembelian mobil listrik bagi pejabat dilakukan karena kebijakan pengetatan anggaran dan optimalisasi efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

“Sementara ini kita belum ada pengadaan mobil listrik. Di situ pasti ada biaya perawatan dan sebagainya. Nah, ini harus kita petakan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran pemerintah saat ini lebih difokuskan pada kegiatan yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran pejabat tengah menerapkan langkah-langkah penghematan.

Andra Soni menegaskan bahwa transisi ke kendaraan ramah lingkungan merupakan hal yang pasti. Namun, kajian penggantian armada operasional untuk kepentingan publik akan lebih diberprioritaskan, terutama kendaraan yang usianya sudah puluhan tahun.

“Kendaraan untuk kepentingan publik, seperti bus atau truk sampah, mungkin yang kita kaji untuk diganti dengan listrik,” lanjutnya.

Kebijakan penghematan bahan bakar minyak juga sedang dijalankan secara langsung melalui gerakan berangkat kerja bersama. Contohnya, di hari Jumat, para pejabat Eselon II diwajibkan saling jemput. “Kita akan evaluasi dalam satu bulan ini seberapa besar penghematan energinya,” kata Andra.

Secara pribadi, Gubernur mengaku sudah menggunakan mobil listrik dan merasakan manfaat ekonominya. Namun, ia menyoroti perlunya perluasan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) agar durasi pengisian daya baterai lebih cepat.