Mentan Tegaskan Sumbar Harus Cepat Tangani Lahan Terdampak Bencana

Kabupaten Padang Pariaman, Selasa

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) untuk segera menangani lahan pertanian yang terkena dampak bencana hidrometeorologi. “Uang bantuan sudah tersedia di provinsi sejak Januari 2026, jadi kita harus segera mempercepat proses penyelesaian,” ujarnya saat mengunjungi Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi,” kata Amran di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada dirinya, gubernur, dan bupati serta wali kota untuk mempercepat penanganan lahan bencana. Ia menyoroti bahwa penundaan dalam proses ini akan mengganggu kegiatan pertanian dan mata pencaharian masyarakat setelah bencana.

Kementerian Pertanian Peduli bersama mitra telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar, ditambah bantuan beras yang melebihi Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Di Ranah Minang, bantuan yang diberikan mencapai Rp455 miliar, serta Rp500 miliar untuk sektor perkebunan.

Menyikapi hal ini, ia mendesak pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera mengimplementasikan bantuan yang telah disiapkan. Di sisi lain, Kementerian Pertanian tetap bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk memperbaiki sistem irigasi yang rusak akibat bencana. “Semua biaya rehabilitasi sekitar 7.000 Hektare itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” tambahnya.

Vice Governor Sumbar Akui Tantangan Birokrasi

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengakui masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam penanganan lahan pertanian yang terkena dampak bencana. Ia menyebutkan satu dari penyebab perlahanannya adalah hambatan birokrasi. Meski demikian, Vasko menegaskan telah berdiskusi dengan bupati dan wali kota untuk mengikuti arahan Presiden dan Mentan.

“Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat,” katanya menegaskan.