BPJS Kesehatan Kepri Bayar Klaim Rp1,7 Triliun Tahun 2025

Tanjungpinang, Rabu – Dalam tahun 2025, BPJS Kesehatan Wilayah II Kepri telah menyalurkan klaim pengobatan sebesar Rp1,7 triliun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini mencerminkan volume layanan kesehatan yang tinggi di wilayah tersebut. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR dan pemangku kepentingan, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan bahwa pembayaran klaim terbesar berasal dari rawat jalan sebesar Rp147 miliar dan rawat inap mencapai Rp230 miliar.

“Klaim pembayaran terbesar, yaitu rawat jalan sebesar Rp147 miliar, dan rawat inap sebesar Rp230 miliar,” ujar Nopi dalam rapat kerja di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kepri.

Dalam kesempatan yang sama, Nopi Hidayat menyoroti bahwa operasi persalinan menjadi jenis klaim dengan nilai tertinggi, yakni Rp85 miliar, diikuti pengobatan pernapasan sebesar Rp50 miliar, serta kombinasi hemodialisis dan katarak yang totalnya mencapai Rp128 miliar.

Capaian UHC Tertinggi di Wilayah II BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kepri, dengan tingkat kepesertaan JKN mencapai 98 persen. Capaian ini disebut sebagai yang tertinggi dari empat provinsi di wilayah II, yang meliputi Kepri, Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.

“Untuk Kepri, tinggal Kota Batam dan Kota Tanjungpinang butuh sekitar satu persen lagi agar UHC prioritas tepenuhi,” ungkap Nopi Hidayat.

BPJS Kesehatan Kepri juga berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan 24.710 warga yang belum terdaftar dapat segera ikut dalam program JKN. Selama tahun ini, sebanyak 700 peserta telah diaktifkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial, sementara 57 orang melakukan reaktivasi mandiri.

Dalam upaya menekan angka penyakit katastropik yang relatif tinggi, Nopi Hidayat meminta dukungan pemerintah provinsi Kepri untuk meningkatkan program promotif dan preventif. “Kami butuh dukungan pemerintah daerah terkait upaya promotif dan preventif ini, mengingat beban biaya penyakit katastropik di Kepri termasuk tinggi,” ujar Nopi Hidayat.