Kemendikdasmen Perkuat Partisipasi Guru untuk Pemerataan Pendidikan

Dari Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi guru guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang berkualitas sekaligus memastikan kesejahteraan mereka sebagai faktor utama pemerataan layanan pendidikan di seluruh negeri.

Visi Pendidikan Bermutu untuk Semua

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen, menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional saat ini berfokus pada visi pemerataan akses dan peningkatan kualitas melalui konsep “Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

“Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,”

Nunuk menambahkan, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah sedang mendorong berbagai program prioritas pada tahun 2026, termasuk penguatan profesionalisme guru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik.

“GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,”

Di tingkat nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kekurangan tenaga pendidik terus bertambah.

“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,”

Selain itu, Kemendikdasmen juga berupaya mempercepat sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Capaian sertifikasi secara nasional kini telah melebihi 92 persen. Sisanya adalah guru yang belum memenuhi syarat S1, yang saat ini dipercepat melalui program beasiswa D4/S1.

“Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,”

Nunuk menekankan bahwa pemerintah tetap menghargai peran guru non-ASN dalam mendukung proses pembelajaran. Ia mengimbau agar guru honorer tidak dirumahkan karena tetap menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.