Facing Challenges: WHO: Perbaikan sistem kesehatan di Gaza butuh Rp172 triliun
WHO: Perbaikan sistem kesehatan di Gaza butuh Rp172 triliun
Dari Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa investasi sebesar 10 miliar dolar AS—sekitar Rp172 triliun—diperlukan untuk membangun kembali dan merehabilitasi sistem kesehatan Jalur Gaza selama lima tahun. Dalam konferensi pers yang disiarkan dari Yerusalem, Perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, Reinhilde Van de Weerdt, menegaskan kerusakan di sektor kesehatan mencapai 1,4 miliar dolar AS, atau sekitar Rp24 triliun.
Dilaporkan bahwa lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, mulai dari rumah sakit besar hingga pusat layanan primer, klinik, apotek, dan laboratorium. “Bangunan hancur dan tumpukan sampah berubah menjadi tempat berkembang biak ideal bagi tikus dan hama,” tutur Van de Weerdt. Ia menjelaskan bahwa 80 persen dari 1.600 lokasi pengungsian sering kali melihat munculnya hama, dengan 80 persen lebih dari lokasi tersebut melaporkan kasus infeksi kulit seperti rabies, kutu, dan kutu kasur.”
“Bangunan hancur dan tumpukan sampah berubah menjadi tempat berkembang biak ideal bagi tikus dan hama,” tutur Van de Weerdt. Ia menjelaskan bahwa 80 persen dari 1.600 lokasi pengungsian sering kali melihat munculnya hama, dengan 80 persen lebih dari lokasi tersebut melaporkan kasus infeksi kulit seperti rabies, kutu, dan kutu kasur.
Meski menghadapi tantangan tersebut, organisasi tersebut tetap berupaya memperbaiki sistem kesehatan di Gaza. WHO telah menambah 128 tempat tidur di Rumah Sakit Al-Shifa. Namun, Van de Weerdt menekankan pentingnya melindungi petugas kesehatan serta memastikan akses bebas hambatan untuk pasokan medis ke Jalur Gaza.
“Agar upaya penyelamatan nyawa berdampak, kesehatan petugas medis harus dilindungi, dan pasokan obat-obatan serta bahan vital harus masuk ke Gaza. Ini melibatkan penghapusan proses birokrasi serta pembatasan akses terhadap medis dan pasokan penting yang diakui secara global,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan terkait evakuasi medis, Van de Weerdt menyebutkan bahwa proses tersebut kompleks dari segi keamanan dan logistik. Namun, dari perspektif hak pasien, ia menegaskan bahwa warga Gaza berhak mendapatkan perawatan di tempat tinggal mereka. “Pasien bisa meninggalkan Gaza untuk pergi ke rumah sakit di Yerusalem Timur atau Tepi Barat, tetapi mereka harus melewati perbatasan Rafah, menuju Mesir, lalu ke negara lain. Terakhir, evakuasi dilakukan ke Yordania,” tambahnya.
Evakuasi medis terakhir dilakukan pada 23 April melalui Rafah, dengan 47 pasien dan 86 pendamping yang dikeluarkan dari wilayah tersebut.