Pendapatan Negara Iran dari Pengelolaan Selat Hormuz Diprediksi Capai Rp258 Triliun

Dilaporkan oleh kantor berita ISNA, Parlemen Iran memproyeksikan pendapatan negara dari pengelolaan Selat Hormuz berkisar antara 10 hingga 15 miliar dolar AS, setara sekitar Rp258 triliun. Berita tersebut menyebutkan bahwa anggota presidium parlemen menjelaskan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pengelolaan selat tersebut, termasuk rencana pengenaan biaya bagi kapal yang melewati jalur tersebut.

Seorang anggota presidium parlemen memberikan penjelasan kepada kantor berita semi-resmi ISNA mengenai RUU yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz, termasuk rencana pengenaan biaya untuk kapal yang melintas. Selain itu, RUU ini bertujuan untuk memperkuat rial, mata uang Iran, dengan mewajibkan kapal asing membayar bea melalui kantor perwakilan atau sistem perbankan di negara tersebut.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS melakukan pemblokiran terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz. Jalur tersebut menjadi jalur pengiriman sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair di pasar global.

Amerika Serikat menegaskan kapal non-Iran tetap bebas melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar biaya kepada Teheran.

Meski demikian, otoritas Iran belum mengumumkan penerapan biaya tersebut, meski rencana sudah dibahas.