Lebanon Tolak Kesepakatan Tanpa Penarikan Penuh Pasukan Israel

Menurut laporan Washington Post, pemerintah Lebanon menolak menyetujui kesepakatan apa pun dengan Israel jika tidak melibatkan ‘penarikan penuh’ pasukan Israel dari wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam pada hari Kamis. Salam menekankan bahwa keberadaan zona penyangga di wilayah Lebanon tidak bisa dibiarkan, terutama jika warga pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke rumah mereka, atau desa serta kota yang hancur tidak bisa dibangun kembali.

“Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” kata Salam.

Pada awal pekan ini, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan bahwa kesiapan pihaknya untuk bernegosiasi dengan Israel tidak berarti Beirut telah menyerah atau bersedia membuat konsesi. Namun, tujuannya adalah mencari solusi tetap untuk konflik bersenjata yang berlangsung. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 15 April mengumumkan rencana menghancurkan kota Bint Jbeil, yang dianggap sebagai benteng gerakan Hizbullah di Lebanon Selatan.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberi pernyataan kepada RIA Novosti bahwa Lebanon dan Israel akan melanjutkan pembicaraan pada putaran kedua di Washington, dengan level utusan negara. Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari yang dimulai 17 April, namun tentara Israel terus dituduh melanggar perjanjian tersebut melalui serangan udara, artileri, dan pesawat tak berawak.