Rano Sebut Pembangunan Kantor Satpol PP DKI Tertunda karena Efisiensi

Di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa rencana pembangunan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah pernah dianggarkan. Namun, proyek tersebut mengalami penundaan akibat kebijakan penghematan anggaran. “Rencana pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta sudah pernah dianggarkan, cuma terkena efisiensi,” katanya di Jakarta, Sabtu.

Pengakuan terkait Evaluasi Kinerja

Rano mengatakan telah membahas isu ini dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. “Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global,” ujar Rano. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi para personel Satpol PP yang masih mengalami keterbatasan tempat istirahat.

“Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh,” ujar Rano, menyoroti pentingnya adanya markas komando yang memadai untuk menunjang operasional.

Kebutuhan Kantor Representatif

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan sebelumnya mengharapkan adanya kantor sendiri untuk instansinya. “Jadi, Jakarta itu belum punya Kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota. Di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri,” ungkap Satriadi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Satriadi, ketersediaan kantor Satpol PP sangat penting. Terutama mengingat Jakarta sebagai kota global dan penghargaan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa jumlah personel Satpol PP saat ini mencapai 5.000 orang, sehingga kantor yang representatif diperlukan untuk memantau kinerja mereka.

“Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent, untuk bisa mengontrol anggota kami,” jelas Satriadi, menambahkan bahwa usulan tersebut sudah diajukan saat kunjungan ke Wagub.