Dunia Was-Was Sama Utang RI, Anak Buah Purbaya Jamin di Bawah Rp600 T

Jakarta, Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran belanja pembayaran bunga utang pada tahun ini sebesar hampir Rp 600 triliun. Angka ini memicu kekhawatiran lembaga pemeringkat utang internasional, termasuk S&P, karena rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara telah melebihi 15%. Rasio tersebut dianggap sebagai indikator penting oleh investor dalam menilai keberlanjutan investasi di suatu negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa anggaran belanja bunga utang tahun ini ditetapkan sebesar Rp 599,5 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi belanja tersebut biasanya lebih rendah dari pagu yang disiapkan. “Dari segi realisasi, kita terus mengelola dan mengendalikan dengan baik. Harapan kita adalah realisasi anggaran tidak mencapai jumlah maksimal tersebut,” ujar Suminto di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

“Kan sudah kita perhitungan risiko-risiko nilai tukar maupun imbal hasil atau suku bunga, sehingga dengan pergerakan sekarang kita harapkan anggaran belanja yang Rp 599 triliun. Tadi tidak hanya cukup tapi harapannya masih dikendalikan dari sisi realisasinya,”

Mengingat peningkatan anggaran bunga utang, Suminto menyebutkan bahwa pemerintah telah memperhitungkan berbagai kemungkinan tekanan, mulai dari fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS hingga yield obligasi negara. Dengan demikian, belanja tersebut diharapkan bisa dipertahankan di bawah pagu yang ditetapkan.

Dalam APBN 2026, anggaran belanja bunga utang sebesar Rp 599,5 triliun menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, di APBN 2025 alokasi belanja bunga utang ditetapkan sebesar Rp 552,1 triliun, sedangkan pada 2024 hanya Rp 488,4 triliun. S&P mempertahankan standar rasio belanja bunga utang maksimal 15% dari pendapatan negara. Ketika rasio tersebut melebihi ambang batas, seperti halnya Indonesia yang mencapai sekitar 19% dari pendapatan tahun ini sebesar Rp 3.153,9 triliun, lembaga pemeringkat memberikan peringatan.

“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating, pembayaran bunga, dibanding incomenya di atas 15%,”

Peringatan dari S&P disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selama rangkaian acara Spring Meetings IMF-World Bank di Washington DC, pada Selasa (14/4/2026). Purbaya memastikan bahwa pemerintah tetap mengelola keuangan secara efisien, sekaligus menyesuaikan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat.

Menanggapi peringatan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia. Ia berharap pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, sehingga rasio bunga utang terhadap pendapatan bisa dikendalikan. “Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik serta fiskal tidak memburuk dari sisi pembayaran,”