Pemerintah RI Lagi Survival Mode, Purbaya: Yang Main-main Non Job!

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah saat ini memprioritaskan pengelolaan keuangan secara ketat, mengingat tekanan ekonomi yang sedang berat. Menurutnya, birokrat yang tidak profesional harus dikeluarkan dari jabatan untuk meminimalkan penggunaan dana negara secara tidak efisien.

“Pembicaraan tentang non job sudah diizinkan, presiden juga menyatakan bahwa jika ada yang tidak serius dalam penerimaan, maka kita harus segera tindaklanjuti,” ujarnya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Dalam upaya mencapai efisiensi, Purbaya menegaskan pemerintah fokus pada pengawasan program kerja agar tidak ada kebocoran. Ia menjelaskan bahwa penerimaan negara perlu dijaga ketat untuk memastikan stabilitas, sementara belanja harus lebih terarah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut catatan, pendapatan negara pada akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang tumbuh 20,7 persen (yoy), menunjukkan peningkatan kualitas basis pajak.

Sementara belanja pemerintah meningkat 31,4 persen (yoy), defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan pertama tetap terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menekankan perlunya rapihkan pajak dan bea cukai untuk menutup celah inefisiensi.